Holdin, SH, Kuasa Hukum Yantoni Berharap Agar Terlapor AS, Segera Diperiksa Penyidik Polda Lampung.

oleh

Wartapembaruan.co.id Bandar Lampung — Perkembangan oknum pejabat pemukul wartawan dalam laporan Dugaan pelanggaran UU Pers, yang di lakukan oleh AS selaku oknum pejabat di BPKAD kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap Yantoni dari media Tipikor Kriminal dan Investigasi, memasuki babak baru pemeriksaan para saksi-saksi pelapor guna sebagai kelengkapan berkas agar segera cepat dilakukan pemanggilan terhadap terlapor Senin,(11/11/19).

Diketahui sebelumnya, AS tonjok Yantoni pada saat hendak di konfirmasi terkait Dugaan pungli yang di lakukan Dinas BPKAD kabupaten Tulang Bawang Barat, kejadian tersebut pada hari Selasa,(17/09/19),yang Sebelumnya AS sudah di laporkan di polsek Tulang Bawang Tengah dan ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 351 subsider 352 hal tersebut proses masih berjalan.

Kini AS di laporkan kembali terkait Dugaan Pelanggaran UU Pers pada hari Rabu, (09/10/19),laporan tersebut sudah memasuki tahap proses pemanggilan saksi-saksi dari pelapor, dalam hal ini di sampaikan Holdin,SH, selaku Kuasa Hukum Yantoni, yang berharap setelah diperiksanya dua orang saksi penyidik Polda Lampung segera memeriksa terlapor guna segera menetapkan sebagai tersangka.

“saya berharap pihak penyidik Polda Lampung segera meningkatkan Perkara ini ke Penyidikan, karna sudah cukup Bukti permulaan,atau sudah memiliki Dua bukti dugaan adanya tindak Pidana,Segera memeriksa terlapor, dan menetapkannya tersangka dalam perkara ini”harapnya di gedung Polda Lampung usai pemeriksaan Saksi.

Selain itu, Holdin menegaskan selain keterangan para saksi pihaknya juga sudah menyerahkan berkas-berkas yang di perlukan penyidik Polda Lampung,dan pihaknya percaya penuh dengan proses hukum yang ada.

“kami juga sudah menyerahkan Bukti-bukti petunjuk seperti surat dan data lainnya juga sudah diserahkan ke Pemeriksa/penyidik Polda Lampung ,tinggal saya menyerahkan dan percaya penuh kepada Penyidik Polda Lampung dalam Upaya penegakan hukum dalam hal ini Undang-Undang Pers No 40 tahun 1999”

(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *