Dikembalikannya Dana DAK 2019 Bupatinya Winarti Gagal Kawal Nawacita Presiden Joko Widodo

oleh

Wartapembarua.co.id Tuba–Dari berbagai macam jenil dana transfer (perimbangan) dari pemerintah pusat ke daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki arti terdendiri dalam proses egalitari dan sinkronisasi hubungan antara pemerintah, posisi dak jadi penting terutama untuk menyelesaikan masalah kepentingan fiskal (fiscal imbalance) baik yang bersifat vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah) maupun horizontal (antara pemerintah daerah).

Hal tersebut menjadi pembeda antara DAK dan komponen dana perimbangan lainnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebatas untuk mengatasi kepentingan horizontal (horizontal imbalance) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditujukan untuk mengatasi kepentingan ketimpangan vertikal (vertical imbalance).

Kementrian Keuangan Republik Indonesia memberi batas waktu pengajuan pencairan DAK fisik hingga 21 juli 2019 yang lalu. jika tidak maka untuk pencairan DAK fisik selanjutnya akan dikembalikan kekas negara itu berarti untuk tahun 2019 tidak ada pembangunan yang dibiayai dari DAK fisik.

Dampak dari dikembalikan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2019 ke kas Negara Menuai Kecaman Dari Mantan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2002-2007, AA, Syopandi karena proses lelang cepat tersebut karena proses tersebut dapat dilakukan dengan cepat.

“Kenapa harus terjadi seperti ini selama lelang cepat itu apa iya tidak satupun penyedia lokal atau luar melakukan penawaran sehingga membuat pokja LPSE tidak bisa berkerja, yang membuat pokja dilimpahkan ke provinsi, ” AA. Syopandi.

Dikatakan AA. syopandi seharusnya baik penyedia lokal mau pun luar harus menelusuri kebenaran dasar pelimpahan lelang cepat tersebut ke provinsi, karena dapat menjadi sesuatu hal yang dilakukan oleh pokja diluar kemampuan seluruh penyedia lokal.

“Kalu sudah dilakukan penawaran kenapa mereka tidak menguncinya, walau sudah ada beberapa penyedia yang melakukan penawaran bisa jadi pengantin milik mereka belum melakukan penawaran, mungkinkah mereka tidak bisa mendapatkan objek yang dilelang karena ada yang sudah masuk untuk melihat-lihat tapi tidak melakukan apapun, hal seperti ini yang perlu diwaspadai oleh penyedia kalau pengantin tidak mereka dapatkan, dari mana dari mana mereka mendapat kan uang, ” terang Tokoh PDIP Lampung.

Lanjut AA Syopandi,” mana Bupati winarti menyatakan kontraktor lokal tidak memiliki kemampuan dan modal kalau perusahaan kalau perusahaan sudah di verifikasi dan terkualifikasi kenapa harus dipermaslahkan. Menurut Pasal 30 UU ITE Tahun 20087 Ayat 3 : setiap orang dengan sengaja dan tampa hak atau melawan hukum mengakses Computer dan/atau system Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol system pengaman (cracking, hacking, illegal, acsess).

Ancaman pidana pasal 46 ayat 3 setiap orang yang memenuhi Unsure sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) dan/Atau denda paling banyak Rp 800.000.000-00 ( Delapan Ratus Juta Rupiayah).

“jangan haya mencari kesalahan serta kambing hitam, semestinya winarti intropeksi diri mampukah dia menjadi seirang bupati, dengan kembalinya DAK kepusat winarti tidak bisa menunaikan Nawacita yang sudah program kan oleh presiden Joko Widodo, ini salah satu indikasi kegagalan Bupati Winarti, memimpin kabupaten tulang bawang menyebabkan kerugian untuk masyarakat tidak bisa menikmati program presiden dalam bentuk pembangunan, ” tegas wan atu panggilannya sehari-hari. (tim/red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *