Diduga tidak dijual sesuai dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) menurut wilayahnya kepada warga sekitar. Oknum pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg tersebut menolak memberikan ke warga Desa Simpang Sungai Duren dengan harga 20 ribu rupiah per tabung, Sabtu (05/4/2025).
Sebagaimana diketahui, Polri berencana akan mencabut izin agen gas elpiji yang tidak menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Alasan larangan
Larangan ini diberlakukan untuk mencegah permainan harga.
Larangan ini juga bertujuan memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran.
Larangan ini diberlakukan karena pedagang eceran banyak melakukan pelanggaran dengan memainkan harga. Kebijakan larangan Pemerintah Indonesia melarang penjualan elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer, termasuk warung, mulai 1 Februari 2025.
Kebijakan ini memastikan bahwa subsidi yang diberikan secara regulasinya harus tepat sasaran.
Kelompok masyarakat yang berhak membeli gas Elpiji 3kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan usaha mikro. Golongan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetap dapat membeli tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dengan harga terjangkau.
Sempat terjadi perdebatan antara warga dan oknum pemilik pangkalan gas elpiji 3 kg inisial (YT) yang berada di RT 09 Desa Simpang Sungai Duren tersebut.
" Padahal sudah dijanjikan untuk jatah orang empat tadinya. Pas warga yang orang empat itu kesana malah hanya dikasih satu buah dengan harga 20 ribu tersebut, sisanya harus bayar 30 ribu rupiah per tabung " ungkap warga.
" Sebelum yaitu pada hari yang sama, ada orang dari dusun Laban Karas Kelurahan Pijoan wilayah jalan Ness datang mau beli gas elpiji 3 kg, sama bapak itu dengan dengan jumlah banyak. Dikasihnya tanpa tawaran harga, kok warga Desa Simpang Sungai Duren sendiri mau beli gas harus dengan harga tawaran yang ditentukan oleh pemilik pangkalan yaitu 30 ribu rupiah " tambahnya. (Tim)
