HOD ke-29 tahun ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”, yang dinilai sejalan dengan semangat perjuangan PPPT dalam mewujudkan pembentukan Provinsi Tapanuli.
Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., dalam konferensi pers di Medan didampingi Sekjen PPPT Dr. Dra. Murniati Tobing, M.Si., dan Bendahara Umum PPPT Drs. Binton Simorangkir, M.M., menyatakan dukungan penuh atas kesepakatan antara Komisi II DPR RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) terkait rencana pembukaan kembali moratorium pemekaran daerah dengan mekanisme seleksi yang lebih ketat.
"Saya mendukung kesepakatan Komisi II DPR dan Dirjen Otda Kemendagri untuk menyeleksi pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas dan objektif," ujar Yonge, yang juga dikenal sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia (Unpri) Medan serta mantan asisten pribadi DPR RI, DPD RI, dan staf ahli DPRD Sumut.
Yonge menyatakan optimisme bahwa usulan pembentukan Provinsi Tapanuli akan memenuhi seleksi moratorium pemekaran daerah tersebut. Menurutnya, Tapanuli memiliki potensi dan kesiapan yang memadai untuk menjadi provinsi baru yang mampu bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota di wilayah cakupan, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
"Optimisme ini dilandasi oleh kelengkapan persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan. Selain itu, dukungan dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, politisi, akademisi, dan pelaku usaha di dalam maupun luar wilayah Tapanuli juga menjadi kekuatan besar bagi perjuangan ini," tegas Yonge.
PPPT berharap pembentukan Provinsi Tapanuli dapat menjadi bagian dari solusi strategis dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik menuju Indonesia Emas 2045.
