Tangerang Selatan, Wartapembaruan.co.id – Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tangerang Selatan untuk menuntut kejelasan dan tindakan tegas atas dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP berinisial AK.
Aksi jilid 2 ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap pihak berwenang yang dinilai lamban dalam Menindak lanjuti laporan pada aksi pertama. Koordinator lapangan, Fikriansyah, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada sanksi tegas terhadap oknum yang terlibat. Bahkan, Kepala Satpol PP Tangsel dinilai tidak menunjukkan respons yang memadai terhadap tuntutan yang telah disuarakan.
“Kami melihat adanya pembiaran dari Kepala Satpol PP Tangsel terhadap dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP. Hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum di institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan aturan. Oleh karena itu, kami mendesak agar Kepala Satpol PP segera dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Fikriansyah dalam orasinya.
Selain menuntut pencopotan Kepala Satpol PP Tangsel, para mahasiswa juga meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap institusi Satpol PP guna memastikan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan pungli ini agar praktik serupa tidak terjadi di masa mendatang.
Aksi ini berlangsung damai dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia menegaskan bahwa jika tuntutan ini tidak segera direspons, mereka akan terus melakukan aksi lanjutan sebagai bentuk kontrol sosial serta perjuangan demi keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Adapun tuntutan gerakan mahasiswa demokrasi Indonesia
Tuntutan.
1. Mendesak kepada walikota Tangerang Selatan ( Benyamin Devine ) untuk segara Mengintruksikan kepala satpol PP Tangsel (OKI RUDIANTO ) untuk segera Mengefaluasi besar-besaran di seluruh jajaran satpol PP Tangsel.
2. Kepada Walikota Tangerang selatan segera lakukan pemecatan terhadap kepala satpol PP Tangsel karna di nilai tidak berintegritas dan bobrok dalam menegakan peraturan Daerah ( perda)
3. Kepala satpol pp tangsel (OKI RUDIANTO) segara mundur dari jabatannya karena Kami menilai tidak berintegritas dan tidak mampu mengembang tugas nya Sebagai penegak perda ( peraturan daerah ) karna diduga membiarkan Pembangunan ilegal dalam kasus dugaan pungutan liar Malasah dugaan itu Merupakan kejahatan Extra Ordinary Crime ( Kejahatan yang sangat luar biasa )
4. Mendesak kepada walikota Tangsel untuk segera memecat aknum satpol PP yang Di duga kuat melakukan pungli ( pungutan liar )
5. Mosi tidak percaya dengan satpol pp Tangerang selatan
