Kota Bandung, Wartapembaruan.co.id – Komisi V DPRD Jawa Barat bersama Dinas Pendidikan Jabar menerima audensi dari perwakilan Kepala Sekolah SMA/ SMK dari 14 Kabupaten / Kota, yang bertempat di Gedung DPRD Jabar Jl. Dipenegoro No. 27 Bandung, pada Senin (3/2/2025).
Wakil Ketua Komisi V Hj. Siti Muntamah, menyampaikan terkait penahanan Ijazah oleh pihak Sekolah bukan salah satu tujuan, apabila sudah menyelesaikan administrasi tentunya pihak sekolah akan menggembalikan, persoalan lain adalah terkait besarnya tunggakan, dan hal lain dengan viralnya surat edaran dari Dinas Pendidikan, yang lebih viral lagi dengan adanya akun Tik-Toknya Pa KDM (Gubernur Jabar terpilih) yang menyampaikan pernyataan kepada Masyarakat terkait penahanan Ijazah oleh pihak Sekolah, ujar Siti Muntamah.
“Untuk itu hari ini kita ketemu bareng untuk menyetujui bersama bahwa yang pertama harus ada MOU dan membuat adalah Dinas Pendidikan, MOU antara sekolah dengan orang tua dan Pemerintah sebagai penjamin,” ujarnya.
“Tanpa adanya sekolah swasta, kita bisa bayangkan karena sebenarnya yang masuk ke sekolah negeri dibandingkan dengan sekolah swasta masih banyak sekolah swasta. Sekolah swasta ini memiliki peran yang sangat penting, untuk itu kita cari jalan keluar terbaiknya, kita cari jalan keluar terbaiknya” tegas Umi Siti.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan, berdasarkan hasil pendataan sementara di sejumlah SMK di 14 kabupaten/kota, total biaya yang harus dikeluarkan untuk menebus ijazah mencapai ratusan miliaran rupiah.
“Yang baru disampaikan data itu adalah SMK. Baru 14 Kota/Kabupaten saja, sudah membutuhkan Rp. 720 miliar,” kata Umi Siti.
Pendataan ini masih terus dilakukan oleh Disdik dan FKSS yang keterkaitan dengan anggaran tunggakan siswa yang ijazahnya masih ditahan sekolah swasta.
“Ini juga semua pada enggak tahu, nanti dibayarkan pakai anggaran dari mana. Takutnya sudah dibuat begini-begitu, ternyata enggak bisa dibayar, cuma dapat ramai dan saya juga kurang setuju kalau ini dibuat rame dan digaduhkan,” katanya.
Setidaknya dalam pekan ini sudah ada MoU yang lahir, tanpa merugikan pihak manapun.
“Saya rasa dalam pekan ini MoU itu seharusnya sudah ada dan sudah disepakati,”pungkasnya.
