Bogor, Wartapembaruan.co.id - Ketahanan Pangan yang digadang-gadang kan bisa mendompleng dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa menjadi fokus utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Terlebih, program ketahanan pangan sejalan dengan misi Asta Cita Kabinet Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program-program sinergis yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Mengatas namakan program ini pula, Kemendes PDTT menantang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di beberapa kabupaten, khususnya Kabupaten Bogor.
Bak gayung bersambut, Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah. S.Sos saat acara Sosialisasi Ketahanan Pangan di salah satu hotel area Cisarua Kabupaten Bogor yang di selenggarakan selama dua hari mengajak para Camat dan Kepala Desa (Kades) se-kabupaten Bogor untuk menjadi garda terdepan sebagai penggerak perekonomian masyarakat di desa.
"Ada dalam angka 60 sampai 70% Bumdes yang mendukung kegiatan ketahanan pangan. Saya minta Camat dan Kades sudah mulai melakukan pemetaan. Terlebih teman-teman dari Kemendes telah menantang Kabupaten Bogor untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan, dan kita harus bisa menerima tantangan tersebut. Terlebih dengan adanya program makan gratis, jadi kita juga sdh harus siap. Intinya, dalam hal ini teman-teman sudah harus membuat persiapan-persiapan, "ajak Renaldi di sela-sela pembukaan acara, Senin (17/2/2025).
Meski merasa ada ganjalan dihati terkait keprihatinan terhadap kinerja beberapa Kades yang berbenturan dengan permasalahan hukum, Renaldi tetap berusaha dan optimis dapat menyelesaikan tantangan Kemendes PDTT dengan hasil terbaik.
“Untuk urusan ketahanan pangan, sebagian masyarakat menyatakan bahwa program ketahanan pangan harus diawasi. Dan itu kita setuju, karena memang program ini harus, berdampak yang dalam artian khusus untuk masyarakat. Nah disini kita berkumpul, pak camat dan kepala desa nya hadir, agar memunculkan sinergitas antara teman-teman kecamatan dan desa. Dan saya berharap program ketahanan pangan yang di danai dari dana desa yang ditransfer dari pusat kan itu sifat nya mandatory jadi anggaran yang sampai ke desa itu harus di gunakan untuk BLT ( bantuan langsung tunai), hal ini dalam rangka ikut mengentaskan atau menurunkan angka kemiskinan. Berikutnya juga ketahanan pangan, yang minimal 20 persen, nah itu mandatorisnya adalah program pemerintah pusat yang wajib di laksanakan oleh temen temen di desa,”tegas Renaldi.
“Sekitar 60 sampai 70% Bumdes yang mendukung kegiatan ketahanan pangan. Saya minta Camat dan Kades sudah mulai melakukan pemetaan. Terlebih teman-teman dari Kemendes telah menantang Kabupaten Bogor untuk melakukan peningkatan ketahanan pangan, dan kita harus bisa menerima tantangan tersebut. Terlebih dengan adanya program makan gratis, jadi kita juga sdh harus siap. Intinya, dalam hal ini teman-teman sudah harus membuat persiapan-persiapan. Mari bergerak bersama. Apalagi disini sudah ada hampir 15 Kades yang telah lulus ikut sekolah pemerintah desa. Dan ini pula menjadi salah satu syarat desa yang mendapat bantuan dana desa adalah yang telah lulus sekolah Pemdes,”ajak Renaldi dihadapan tamu undangan dari Kementrian Desa, Bappenda Kabupaten Bogor, para Camat dan Kades yang hadir di hari pertama acara.
Masih menurut mantan Camat Gunung Sindur ini, masyarakat Kabupaten Bogor mendapat keberuntungan karena diberi kesempatan untuk ikut menggalakkan program pemerintah pusat. Dan menurut Renaldi, pihak Kemendes sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor menjadi suplier utama untuk memenuhi pasokan bahan program makan gratis.
"Kemendes bilang, ingin desa di Indonesia yang menjadi suplier utama makan bergizi gratis adalah Kabupaten Bogor. Wilayah Bogor punya keberuntungan yang banyak di samping luas, di Bogor semua nya ada. Ya terlengkaplah. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, " tutur Renaldi.
Lebih lanjut Renaldi menambahkan, untuk mensukseskan program ketahanan pangan tersebut, dia tidak mau mendapat kegagalan. Upaya monitoring dan evaluasipun selalu di laksanakan.
"Komunikasi terus kita tingkatkan. Mulai dari komunikasi dengan teman-teman di kecamatan, mereka juga harus sering memonitor dari mulai perencanaan, pelaksanaan evaluasi sudah pasti wajib bahkan perancanaan dan pelaksanaan juga dimonitor. Uang ketahanan pangan yang ada di desa di gunakan cocok sesuaikan atau tidak, dan dengan kontur dan kondisi desa juga menjadi penilaian. Dan tadi juga saya sudah menjelaskan, ada dua hal pokok untuk ketahanan pangan ini, yakni nabati dan hewani. Jadi mau yang mana di pakai? apa lagi sesuai dengan arahan pak Mentri Desa bahwa program-program ketahanan pangan ini nanti juga akan mensuport kegiatan program makan bergizi gratis, nah itu jadi kedepannya ada kolaborasi, ada kerja sama semakin baik antara pemerintah desa dengan program pemerintah pusat salah satu nya makan bergizi gratis. Jago sekali lagi saya katakan, ini kesempatan kita untuk maju dan mensejahterakan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor, "pungkasnya.
Reporter: devi
