Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo sudah cukup baik, asalkan kebijakan tersebut dapat menanggulangi kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi, sebenarnya efisiensi itu cukup baik, apabila dapat memastikan agar kebocoran APBN yang diprediksi 30% itu tidak terjadi. Dengan demikian efisiensi sebenarnya adalah dalam rangka menghindari kebocoran-kebocoran yang diduga itu sering terjadi dalam APBN maupun APBD," kata Said Iqbal dalam konferensi pers Rakernas II Partai Buruh, Senin (17/2/2025).
Namun, menurut Said Iqbal, jika efisiensi menyasar anggaran pendidikan, perbaikan jalan, atau pelayanan publik lainnya, Presiden Prabowo perlu meninjau ulang efisiensi tersebut.
"Kalau dia memangkas anggaran pendidikan, memangkas anggaran perbaikan jalan, mungkin Partai Buruh berharap Pak Prabowo meninjau ulang, kan satu sampai sembilan ya bisa ditinjau ulang," ujar Said Iqbal.
Said Iqbal juga menyoroti efisiensi terhadap program retreat atau pembekalan bagi para kepala daerah baru, agar anggaran retreat tidak cukup besar setelah adanya efisiensi.
"Terhadap penyelenggaraan retreat kepala daerah yang dikaitkan dengan efisiensi memang selayaknya diperiksa lagi, apakah nilai anggarannya dibandingkan yang lalu-lalu itu lebih kecil, kalau dia lebih kecil kita setuju, tapi kalau lebih besar ya nggak sesuai dong dengan efisiensi," ucap Said Iqbal.
Sebelumnya, sempat heboh di kalangan masyarakat akan efisiensi anggaran oleh pemerintah menyasar ke anggaran pendidikan bahkan anggaran retreat kepala daerah.
Namun, pemerintah telah membenarkan bahwa anggaran pendidikan tidak terkena efisiensi anggaran. Begitu juga pelayanan publik termasuk anggaran perbaikan jalan.
Di lain sisi, terkait anggaran retreat kepala daerah, pemerintah telah menegaskan bahwa setelah adanya efisiensi, maka anggaran retreat sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, proses retreat kepala daerah juga akan digabung menjadi satu dengan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), sehingga ke depannya, kegiatan retreat tidak lagi digelar dua kali yakni oleh Kemendagri dan Lemhannas, melainkan sekali yang merupakan gabungan dari retreat Kemendagri dan Lemhannas. (Azwar)
