Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) Zainul Arifin, Kamis (20/2/2025) Foto: Istimewa
Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) meminta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, serius mendorong percepatan revisi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Kami belum melihat hasil kerja menteri Abdul Kadir Karding dan jajarannya. Harapan kami setelah Presiden meningkatkan status BP2MI menjadi kementerian KP2MI lebih mudah menyelesaikan persoalan-persoalan penempatan pekerja migran Indonesia ke Timur Tengah," kata Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) Zainul Arifin, Kamis (20/2/2025).
Zainul mengkritisi Menteri Karding yang terlihat sibuk pada kegiatan-kegiatan seremonial dan mengabaikan pekerjaan yang lebih strategis seperti mendorong percepatan revisi Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah untuk beberapa jabatan pekerjaan masih belum ada solusi hari ini, mestinya menteri fokus pada hal-hal strategis seperti itu yang sudah dinantikan banyak orang bukan malah kesana kemari acara seremonial," ucap Zainul.
Menurut Zainul, akibat moratorium penempatan ke Timur Tengah yang tak kunjung jelas solusinya oleh pemerintah, diduga ratusan orang berangkat secara ilegal setiap harinya ke luar negeri.
FKPMI menilai hal itu membahayakan keselamatan pekerja migran Indonesiadi negara penempatan.
"Kami mendapatkan fakta mencengangkan bahwa meski dalam rentang moratorium hingga saat ini namun aktivitas penempatan PMI ke Saudi tetap tinggi ribuan orang dalam sebulannya dan dugaan kami mereka bermain mata dengan petugas di bandara yang diantaranya ya petugas dari KP2MI," ujar Zainul.
Zainul mengingatkan, saat ini dibutuhkan sosok yang lebih tegas untuk memimpin lembaga yang baru saja dinaikkan levelnya menjadi kementerian tersebut agar bisa melakukan perbaikan tata kelola penempatan PMI kedepan.
"Jika dibiarkan terus dengan kondisi saat ini, penempatan PMI ke Timur Tengah hanya menjadi bancakan oknum, dan kami melihat menteri saat ini selama 3 bulan bekerja tidak memiliki political will untuk menuntaskan persoalan yang ada," pungkas Zainul Arifin. (Azwar)
