Jakarta, Wartapembruan.co.id - Forum Diskusi Kamisan #3 kembali digelar dengan tema "Indonesia di Era Prabowo: Menghadapi Tantangan Politik, Ekonomi, dan Sosial di Tengah Dinamika Global". Diskusi ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pengamat politik yang mengupas berbagai tantangan yang akan dihadapi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan lima tahun ke depan.
Paradoks Politik dan Tantangan Ekonomi
Eduardus Lemanto membuka diskusi dengan menyoroti pemikiran prabowo dalam buku Paradoks Indonesia dan solusinya.Ia menyebutkan bahwa Gerindra sebagai partai politik telah berhasil mentransfer pemikiran Prabowo, tetapi disis lain situasi demokrasi masih menghadapi tantangan besar. Menurutnya, mahasiswa saat ini terlambat dalam mendeteksi permasalahan bangsa yang semakin kompleks. Ia juga menilai bahwa Prabowo menghadapi kecemasan yang muncul akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya.
Eduardus yang juga Direktur Eksekutif Analysis Centre For BRICS And ASEAN (ACBA) mengungkapkan bahwa kondisi bangsa saat ini sangat kritis, dengan ekonomi yang didominasi oleh segelintir elite. Ia menilai bahwa hanya 14 orang Indonesia yang mengendalikan sektor ekonomi nasional. Untuk keluar dari situasi ini, ia menekankan perlunya menerapkan ekonomi berbasis Pancasila seperti yang digagas oleh Presiden Prabowo sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, keputusan Prabowo untuk membawa Indonesia masuk ke dalam BRICS (blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) juga menjadi langkah penting agar Indonesia tidak terus-menerus berada dalam bayang-bayang negara-negara kaya. Namun, ja menekankan bahwa perubahan besar dalam suatu bangsa harus diawali dengan menertibkan kekuatan ekonomi dan politik, terutama mereka yang memiliki uang dan senjata. Menurutnya, reformasi 1998 harus diperluas mencakup seluruh elemen negara, termasuk mengontrol kelas oligarki agar mereka tidak terlalu dominan dalam menentukan arah kebyjakan nasional.
Reformasi Politik dan Ekonomi yang Diperlukan
Gde Sisina Yusuf menambahkan bahwa ada kekhawatiran terhadap jalannya pemerintahan Prabowo, terutama dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Ia menilai bahwa implementasi program-program yang telah dijanjikan perlu dikawal dengan baik, termasuk mencegah praktik state corporate crime atau kejahatan korporasi yang melibatkan negara.
Menurutnya, reformasi politik dan ekonomi menjadi keharusan guna mengurangi ketergantungan finansial pemerintah terhadap para oligarki yang telah menyumbang dalam pemilu. Ja mencontohkan beberapa kasus seperti proyek pagar laut dan distribusi gas LPG yang menunjukkan adanya persekongkolan antara pejabat negara dengan pengusaha, yang pada akhirnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.
la menekankan bahwa Prabowo tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan negara jika hanya berfokus pada penyelesaian di tingkat hilir. Sebagai solusi, ia mengusulkan perbaikan sistem regulasi yang memberi akses lebih luas kepada rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam nasional.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya konsistensi dalam roadmap pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pemerintah harus bisa meyakinkan publik bahwa tantangan yang dihadapi bukan sekadar kesulitan sementara, melainkan bagian dari persoalan struktural yang harus diselesaikan sejak awal. Jika tidak dijelaskan dengan baik, kebijakan pemerintah bisa terlihat kontradiktif dan tidak konsisten di mata masyarakat.
Terakhir Gde juga menyoroti peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional yang semakin terpinggirkan. Ia mengusulkan agar koperasi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan, tetapi berbasis domisili dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah serta nasional. Dengan pendekatan ini, masyarakat bisa lebih aktif dalam pembangunan daerah, sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi yang lebih inklusif.
Dinamika Politik dan Demokrasi di Era Prabowo
Hendri Satrio dalam pemaparannya mengulas dinamika politik nasional, termasuk wacana koalisi permanen yang di gagas oleh Presiden Prabowo. Ia menyebutkan bahwa hubungan harmonis antara presiden terpilih dan petahana ini menciptakan sejarah baru di Indonesia. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi akan berjalan ke depan, mengingat belum ada presiden dalam sejarah Indonesia di mana dua presiden dari kubu yang berbeda berkolaborasi secara erat.
Hendri juga menyoroti kritik terhadap sistem partai politik di Indonesia. Ja mengutip pernyataan Presiden Jokowi dalam wawancaranya dengan Najwa Shihab, yang menyatakan keinginannya membentuk partai super terbuka. Pernyataan ini, menurut Hendri, merupakan bentuk kritik terhadap sistem kepartaian yang ada saat ini, di mana partai hanya mampu mengontrol kebijakan hingga tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, Hendri juga menyoroti kritik terhadap Prabowo yang dianggap terlalu sulit untuk dikritik, terutama dalam pidato-pidato politiknya. Ia menilai bahwa gaya komunikasi Prabowo perlu diperbaiki agar lebih terbuka terhadap masukan publik dan tidak terkesan otoriter. Menurutnya, demokrasi tetap berjalan baik selama masyarakat masih diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Terkait kebijakan ekonomi, Hendri mengutip laporan dari harian Kompas yang menyebutkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak merata. Laporan tersebut menunjukkan bahwa hanya segelintir orang kaya yang semakin berkuasa atas sumber daya ekonomi, sementara masyarakat kelas bawah justru gagal naik kelas dan kelas menengah mengalami penurunan ekonomi.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Menutup diskusi, Wilfridus Yons Ebit menekankan pentingnya membangun demokrasi yang lebih sehat dengan memastikan bahwa pemimpin dipilih bukan karena bantuan sosial, tetapi berdasarkan visi dan kapabilitasnya. Ia mengingatkan bahwa hari ini Prabowo sedang bejuang mengupgrade bangsa ini di mata dunia dengan gagasan sebab /egacy yang diinginkan prabowo adalah pemikiran.
Selain itu, ia mengingatkan agar demokrasi tidak disederhanakan hanya melalui program bantuan sosial, tetapi harus diiringi dengan kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia juga menyarankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam komunikasi politiknya agar tidak menimbulkan kesan otoriter atau eksklusif di mata publik.
Ketua Umum Don Muzakir, yang juga merupakan Ketua Umum Papera dan Tani Merdeka Indonesia, turut memberikan apresiasi terhadap forum diskusi ini. Ia menilai bahwa ruang dialektika seperti Diskusi Kamisan harus terus dihidupkan sebagai wadah untuk bertukar gagasan dan memberikan masukan kritis bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ia berharap diskusi ini dapat berkontribusi dalam membangun kebijakan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diskusi Kamisan #3 ini memberikan berbagai pandangan kritis terhadap pemerintahan Prabowo yang akan datang serta menawarkan solusi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap selaras dengan prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
