Jakarta, Wartapembaruan.co.id – Mantan Ketua Umum DPP KNPI Dr. Dian Assafri Nasa’i, menegaskan bahwa kepala daerah yang telah terpilih melalui proses demokrasi tidak lagi menjadi milik partai politik pengusungnya, melainkan menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat di wilayahnya. Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi politik di Jakarta, Rabu (21/2/2024), sebagai pengingat akan pentingnya integritas dan tanggung jawab kepala daerah dalam menjalankan amanah rakyat.
“Kepala daerah yang sudah terpilih harus menyadari bahwa dirinya bukan lagi milik partai politik pengusung. Mereka adalah pemimpin bagi semua masyarakat di wilayahnya, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, mereka harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan kelompok atau golongan manapun,” tegas Dian Assafri Nasa’i.
Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan bahwa setiap kepala daerah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dan tidak terjebak dalam konflik kepentingan politik yang dapat merugikan masyarakat.
“Pemimpin daerah harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan amanah dengan adil dan transparan. Jangan sampai ada kebijakan yang lahir dari tekanan politik yang merugikan masyarakat. Kepentingan rakyat harus menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan,” lanjutnya.
Dian juga mengingatkan pentingnya loyalitas kepala daerah terhadap konstitusi dan negara. Ia menilai bahwa setiap pemimpin daerah wajib mengikuti arahan dan kebijakan dari Panglima Tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi menjaga stabilitas nasional.
“Dalam sistem pemerintahan kita, kepala daerah memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada konstitusi. Jika ada kepala daerah yang tidak mematuhi instruksi Panglima Tertinggi NKRI, hal itu dapat diartikan sebagai bentuk pembangkangan yang berpotensi merusak tatanan pemerintahan yang sah,” tegasnya.
Lebih jauh, Dian menekankan pentingnya penghormatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk kepala daerah dan politisi, untuk mendukung independensi aparat hukum dan tidak melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum.
“Lembaga penegak hukum harus kita jaga integritasnya. Biarkan mereka menjalankan tugas secara profesional tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Masyarakat harus percaya pada sistem hukum yang ada, karena hanya dengan sistem hukum yang kuat dan independen, keadilan bisa ditegakkan,” ujarnya.
Dian juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum sebagai pilar utama dalam membangun negara yang adil dan bermartabat. Ia menilai bahwa upaya untuk melemahkan lembaga penegak hukum hanya akan merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.
“Kita harus saling mendukung demi menjaga marwah institusi hukum kita. Bila aparat hukum diperlakukan semena-mena atau dipolitisasi, maka kepercayaan masyarakat akan terkikis dan ini bisa menjadi ancaman serius bagi demokrasi,” kata Dian.
Dian Assafri Nasa’i juga mengajak seluruh kader partai untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dalam setiap langkah politik. Ia menegaskan bahwa kekuasaan politik harus digunakan sebagai sarana untuk membangun dan mensejahterakan rakyat, bukan semata-mata untuk kepentingan kelompok atau individu.
“Partai politik harus menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Saya mengajak semua kader, terutama mereka yang menjabat di pemerintahan, untuk menjaga integritas dan menunjukkan dedikasi nyata bagi bangsa dan negara. Jangan pernah mengkhianati amanah rakyat demi ambisi pribadi atau kelompok,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Dian berharap agar seluruh pemimpin daerah di Indonesia dapat menjaga netralitas, menjunjung tinggi konstitusi, serta menjadi teladan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayahnya. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan sebuah pemerintahan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjaga keadilan, transparansi, dan kepercayaan rakyat.
“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang hadir untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Pemimpin yang adil akan dikenang sepanjang masa, sementara yang mementingkan golongan akan dilupakan sejarah,” pungkas Dian Assafri Nasa’i.
