Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pelatihan, Penempatan, Perlindungan, dan Pasca Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nofel Saleh Hilabi menyatakan keprihatinannya atas insiden penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap lima pekerja migran yang menyebabkan satu WNI tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka, di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025).
Sebagai bentuk kepedulian, Nofel mendukung langkah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang akan bertemu langsung dengan para korban luka yang bertujuan untuk menggali kronologi kejadian serta memastikan latar belakang para pekerja migran yang terlibat.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memberikan pendampingan hukum kepada PMI, terutama bagi mereka yang bekerja secara legal dan telah memenuhi prosedur ketenagakerjaan di negara tujuan.
Sementara bagi WNI yang berada di luar negeri, perlindungan akan tetap diberikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia.
Sebagai respons atas insiden ini, Kadin Indonesia bersama Kementerian P2MI telah melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Dr. Raden Ahmad Zahid Hamidi, untuk memperkuat perlindungan PMI serta meningkatkan kuota pekerja migran resmi di Malaysia.
Sebagai tindak lanjut, Kadin Indonesia juga mengadakan diskusi dengan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia (NCCIM) untuk membahas beberapa poin penting, diantaranya peningkatan standar gaji bagi PMI agar lebih layak dibandingkan sebelumnya.
Kemudian, penambahan kuota PMI hingga 200 ribu tenaga kerja untuk sektor formal seperti konstruksi, perkebunan kelapa sawit, perhotelan, restoran, dan manufaktur.
Selain itu, menandatangani perjanjian kerja sama antara Kadin Indonesia dan Chamber Malaysia untuk menjamin hak-hak pekerja migran di bawah MoU yang disepakati kedua belah pihak.
Menurut Nofel Saleh Hilabi, langkah ini merupakan upaya konkret agar PMI yang bekerja di Malaysia mendapatkan pelindungan hukum dan tidak lagi menjadi korban kekerasan maupun perdagangan manusia (TPPO).
"Hal ini, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, PMI berkontribusi besar terhadap pemasukan devisa negara," ujar Nofel.
Nofel menuturkan, sepanjang tahun 2023, devisa yang dihasilkan PMI mencapai 14,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 230,6 triliun, menjadikannya sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah ekspor migas.
“PMI bukan hanya tenaga kerja biasa, tetapi mereka adalah pahlawan devisa bangsa. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perlindungan, hak yang layak, dan kepastian kerja yang aman,” tutur Nofel.
Nofel menegaskan, dengan penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen serta menghindari jebakan negara berpenghasilan menengah (Middle Income Trap).
Dengan serangkaian pertemuan yang dilakukan antara Kadin Indonesia, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, serta Wakil Perdana Menteri Malaysia, diharapkan PMI mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kesejahteraan lebih baik.
Harapan lainnya, kuota pekerja migran resmi bertambah menjadi 200 ribu tenaga kerja untuk menekan jumlah pekerja ilegal. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia berada dalam jalur legal, mendapatkan perlindungan optimal, serta terhindar dari kekerasan dan eksploitasi tenaga kerja,” tegas Nofel.
"Langkah strategis ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, tetapi juga menjamin kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak PMI di masa depan," pungkas Nofel. (Azwar)
