Surabaya, Wartapembaruan.co.id - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bangil, Bhanad Shofa Kurniawan, menghadiri pengarahan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur terkait pelaksanaan penyediaan bahan makanan di Lapas/LPKA/Rutan, Selasa (28/01). Kegiatan yang berlangsung di Aula MD Arifin Lapas Kelas I Surabaya di Porong ini dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, Kadiyono, Bc.IP., S.I.P., M.Si., para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pemasyarakatan se-Jawa Timur, serta seluruh vendor penyedia bahan makanan.
Dalam pengarahan tersebut, Kakanwil menegaskan bahwa penyediaan makanan bagi warga binaan harus berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Langkah strategis ini penting untuk memastikan bahwa hak dasar warga binaan terpenuhi dengan baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas," ujar Kadiyono. Beliau juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak Lapas, LPKA, Rutan, dan vendor penyedia bahan makanan guna mewujudkan layanan yang optimal.
Selain aspek kualitas dan kuantitas, Kepala Kanwil juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bahan makanan di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, keterbukaan dalam pengadaan dan distribusi makanan menjadi bagian dari upaya memperkuat zona integritas serta mencegah potensi penyimpangan. "Pengelolaan yang transparan akan mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi," tambahnya.
Kepala Rutan Bangil, Bhanad Shofa Kurniawan, menyambut baik pengarahan ini dan menegaskan komitmen Rutan Bangil dalam menerapkan standar penyediaan makanan sesuai ketentuan. “Kami siap menjalankan arahan dari Kepala Kanwil untuk terus meningkatkan kualitas layanan bagi warga binaan, termasuk dalam penyediaan makanan yang layak, sehat, dan sesuai standar,” ujarnya.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang melibatkan para Kasatker dan vendor penyedia bahan makanan. Dalam sesi ini, berbagai pertanyaan dan masukan disampaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan makanan di Lapas, LPKA, dan Rutan. Dengan adanya pengarahan ini, diharapkan sinergi antara pihak pemasyarakatan dan vendor semakin kuat, sehingga hak dasar warga binaan dalam memperoleh makanan yang layak dapat terus terjaga.
