Bali, Wartapembaruan.co.id -- Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang meminta penundaan pencabutan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai kritik. Pasalnya, TNI Angkatan Laut (TNI AL) bersama warga telah bersemangat mencabut pagar bambu tersebut, namun KKP justru meminta pencabutan ditunda dengan alasan proses penyidikan masih berlangsung.
“Pencabutan kan tunggu dulu dong, kalau sudah tahu siapa yang menanam kan lebih mudah (penyidikan),” ujar Sakti Wahyu Trenggono di Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/1).
Pernyataan ini disayangkan oleh Ketua Umum DPP LSM Pijar Keadilan Demokrasi (Pikad), Prof. Hiro Taime, yang menilai langkah TNI AL sudah tepat untuk melindungi hak nelayan tradisional.
“Tindakan TNI AL yang mencabut pagar laut itu sangat tepat. Selain menjaga aturan kelautan, langkah ini juga melindungi hak nelayan tradisional yang selama ini terdampak oleh pemasangan pagar laut ilegal,” ujar Prof. Hiro.
Ia menegaskan bahwa KKP sebagai garda pertama harus bertindak tegas. Jika tidak, Polairud sebagai garda kedua atau TNI AL sebagai garda terakhir akan mengambil langkah yang diperlukan.
Senada dengan itu, Dar Edi Yoga, pendiri Beranda Ruang Diskusi, memberikan saran praktis untuk mempercepat pencabutan pagar bambu tersebut. “Gunakan tongkang dan tugboat eks angkut CPO atau batubara dari Tanjung Priok. Tarik ke situ pakai tugboat kiri dan kanan, tabrakin saja pagar bambunya dari ujung ke ujung, sebentar saja selesai,” katanya.
Sementara itu, sejumlah warga setempat menyampaikan apresiasi atas langkah TNI AL yang dianggap sigap dan proaktif. “Kalau bukan TNI AL yang turun, mungkin kami masih terjebak dengan pagar itu. Kami sebagai nelayan sangat bersyukur, karena ini mengembalikan akses kami ke laut,” ujar Suryadi, salah satu nelayan Tanjung Pasir.
Hal senada diungkapkan oleh Yuniarto, warga Teluknaga. “Pagar itu bukan hanya mengganggu nelayan, tapi juga merusak ekosistem. TNI AL sudah menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil, ini tindakan yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Langkah TNI AL dinilai tidak hanya sebagai upaya penegakan aturan, tetapi juga bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Namun, warga berharap sinergi antara KKP dan aparat lebih diperkuat agar persoalan seperti ini tidak berlarut-larut di masa depan.
