Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Kepolisian telah membentuk Desk Ketenagakerjaan untuk mendukung penegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengapresiasi kehadiran Desk ini.
"Kehadiran Desk ini baik dan memang perlu kita apresiasi. Namun kehadiran Desk tersebut harus dipastikan dukungan proses pengawasan yang dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan dan Propinsi," ungkap pengamat Ketenagakerjaan, Timboel Siregar, kepada Wartapembaruan, Senin (21/1/2025).
Menurut Timboel, selama ini kinerja pengawas ketenagakerjaan sangat buruk dan ini terjadi dari periode menaker ke menaker berikutnya.
"Oleh karenanya kualitas kinerja Desk Ketenagakerjaan nantinya di kepolisian ditentukan oleh kinerja pengawas ketenagakerjaan. Menaker harus perbaiki dulu kinerja pengawasnya," ujar Timboel.
Timboel yang juga Sekjen OPSI menuturkan, selama ini aduan pelanggaran hukum ketenagakerkaan yang terkait pidana suka mandeg di pengawas ketenagakerjaan. Polisi kerap mengarahkan laporan pelanggaran ketenagakerjaan ke pengawas dulu, sementara pengawasannya kinerjanya rendah. "Kalau polisi buka desk ketenagakerjaan, tapi kinerja pengawas tetap rendah kualitasnya, bagaimana bisa sampai ke polisi," tutur Timboel.
Ia mengingatkan, Menaker harus mengetahui proses laporan pidana ketenagakerjaan dan mencari tahu hambatannya dimana. Hambatan utama dan pertama adalah kinerja sangat buruk di pengawas ketenagakerjaan di Kemnaker maupun di dinas propinsi.
"Jadi akan sangat percuma kejadiran desk ketenagakerjaan di polisi kalau kinerja pengawas ketenagakerjaan saja tidak pernah bisa direformasi," katanya.
Untuk itu, Timboel minta, Pak Menaker harus berani mereformasi kinerja lantai 7 Kemnaker (pengawas ketenagakerjaan) beserta kinerja pengawas di propinsi, dan harus tegas menghukum pengawas ketenagakerjaan pusat yg tidak serius menindaklanjuti laporan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilaporkan buruh.
"Saya mengusulkan Menaker membuka Desk Laporan atas kinerja pengawas ketenagakerjaan, dan meminta Gubernur pun membuka Desk Laporan di tingkat Propinsi, sebagai tindaklanjut sinergi dibukanya Desk ketenagakerjaan di Kepolisian," pinta Timboel.
Timboel menambahkan, Desk Laporan tersebut harus disosialisasi kepada seluruh SP/SB dan pekerja/buruh, dan seluruh laporan yang disampaikan harus ditindaklanjuti oleh Menaker secara transparan dan ada tenggat waktu tindaklanjutnya.
"Usul saya berikutnya, untuk mendukung kehadiran Desk Laporan tersebut, penting dibentuk Komisi Pengawas Ketenagakerjaan secara eksternal yang tupoksinya melakukan pengawasan terhadap kinerja pengawas ketenagakerjaan dan mencari soluai atas bottleneck yang terjadi selama ini. Komisi ini ada di tingkat pusat dan propinsi yang keaggotaannya secara tripartit, yang dapat merekomendasikan pemecatan pengawas ketenagakerjaan yang tidak bekerja dengan baik, seperti mendapat suap dari pengusaha," kata Timboel.
Lalu, lanjutnya, secara regulasi, sudah saatnya pengawas ketenagakerjaan disentralisasi sehingga lebih mudah dikontrol oleh Menaker. "Tidak ada lagi pengawas yang menjadi bagian dari propinsi, tegas Timboel.
"Saya berharap perbaikan sistem pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan dilakukan secara komprehensif dengan kinerja pengawas yang berkualitas dan pihak kepolisian yang presisi.," ujar Timboel.
Timboel menegaskan, semoga Menaker mau dan berani memperbaiki kinerja pengawas ketenagakerjaan dengan signifikan dan memberikan legacy yang baik terkait pengawas ketenahakerjaan.
Selama ini dari satu menaker ke menaker berikutnya selalu gagal memperbaiki kinerja pengawas ketenagakerjaan, sehingga kalangan SP/SB memberi penilaian bahwa simpul terlemah hubungan industrial adalah pengawas ketenagakerjaan.
"Pak Menaker mohon perbaiki kinerja Pengawas Ketenagakerjaan sebagai bentuk mengapresiasi Desk Ketenagakerjaan di Polisi," pungkas Timboel Siregar. (Azwar)
