Bogor, Wartapembaruan.co.id - Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat dengan meluncurkan sejumlah program strategis.
Salah satu agenda utama adalah membangun 100 balai latihan kerja (BLK) baru yang difokuskan untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas tenaga kerja Indonesia, khususnya pekerja migran.
“Balai latihan kerja ini akan fokus pada pelatihan keterampilan vokasi untuk jabatan tertentu, sehingga pekerja migran kita siap bersaing secara global,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara Bogor pada Jumat (3/1/2025).
Muhaimin menambahkan, dalam upaya memastikan efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat, pemerintah juga berkomitmen memperkuat pengelolaan data tunggal. Data ini akan menjadi acuan utama untuk menghindari duplikasi program dan memastikan target penerima manfaat sesuai sasaran.
“Ada banyak isu yang harus segera ditangani, salah satunya adalah pengelolaan data tunggal. Selain itu, kami akan meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan keterampilan, penyediaan bahan baku, dan pembentukan holding antar-UMKM agar dapat bersinergi dengan usaha besar,” tambah Muhaimin.
Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendanaan berbunga rendah bagi UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pekerja migran. Dana ini akan dikelola melalui skema pinjaman bergulir dengan bunga rendah, bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan.
“Model pendanaan ini berupa simpan pinjam dengan bunga rendah, khusus ditargetkan untuk pekerja migran dan pelaku UMKM,” kata Muhaimin.
Sementara agenda prioritas lainnya menurut Muhaimin adalah optimalisasi bantuan sosial (bansos) dengan berencana memperbaiki data penerima bansos melalui mekanisme usulan dan sanggahan dari masyarakat untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Tidak boleh ada satu pun orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Kami akan segera menuntaskan hal ini,” ujar Muhaimin.
Langkah-langkah ini disebut Muhaimin, diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi. Selain itu, pembaruan data penerima bantuan sosial akan memberikan keadilan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Dengan pendekatan ini, pemerintah optimistis mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia," pungkas Muhaimin. (Azwar)
