Batubara, Wartapembaruan.co.id -- Komunitas peduli (Kompi) Batubara mendorong aparat penegak hukum (APH) mengawasi proyek-proyek yang dipihak ketigakan dan swakelola di Dinas perumahan pemukiman dan lingkungan hidup (Perkimlhk) Kabupaten Batubara senilai Rp 20.226.000.000, Senin (16/12/2024).
Dari anggaran yang tersedia, terdapat sejumlah kegiatan diantaranya 136 kegiatan dengan metode penyedia dari dengan total 8.373.000.000, dan 77 kegiatan Swakelola dengan jumlah 11.853.000.000.
Sejumlah anggaran yang cukup fantastis ini, membuat Kompi Batubara mendorong APH mengamati dan turut mengawasi pelaksanaan anggaran ini. Tak hanya itu, Kompi mendorong Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) baik dari media inspektorat maupun BPKP mengawasi kegiatan perkimlhk tahun anggaran 2024.
"Bahwa belajar dari tahun sebelumnya Disperkimlhk ini rentan mendapat catatan dan temuan dari Badan pemeriksa keuangan republik Indonesia seperti tahun 2023, oleh sebabnya maka kita perlu mendorong keterlibatan penuh APH didaerah dan APIP didaerah untuk benar-benar mengawasi berjalannya anggaran tahun 2024 ini,"kata M Rizki Akbar Ambiya, kepala Divisi dan kajian strategis Kompi Batubara,(16/12).
Rizki mengungkapkan, bahwa Disperkimlhk Batubara saat ini benar-benar harus diawasi dengan baik sesuai mekanisme undang-undang. Pasalnya, berulang kali suport dan prestasi didapat pemkab Batubara dibidang keterbukaan informasi, namun tidak sejalan dengan fakta dilapangan di kedinasan perkimlhk Batubara yang saat ini dipimpin Lendi Aprianto saat ini.
"Dugaan ini telah kita uji, melalui surat permintaan klarifikasi berbasis dokumen, terkait tanggung jawab LA selaku PPK Dinas PURR 2023, namun tidak mendapat respon yang positif,"ucapnya
Menurut kompi, Lendi pun termasuk PPK di PUTR tahun 2023 lalu, dan per 26 Agustus 2024 Rizki mengaku telah bersurat pada Lendi guna konfirmasi dan klarifikasi terkait proyek yang dikendalikan oleh Lendi selaku PPK di dinas PUTR Batubara 2023 lalu.
"Namun bebrapa pertanyaaan int terkait pelaksanaan kegiatan bernilai Rp.800.000.000 belum dapat dibalas oleh PPK Lendi yang menjabat sekretaris Perkim dan Plt Perkimlhk saat ini,"ujarnya
Aktivis yang berlatar belajang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini beranggapan, perbuatan Pimpinan Perkim ini diduga tidak selaras dengan cita-cita Pj Bupati Batubara Heri Wahyudi untuk mewujudkan Batubara yang berkah.
Apalagi kata Rizki, ini sungguh berbahaya jika oknum yang tidak transparan dan komunikatif jika nantinya dipertahankan oleh Bupati yang baru, dengan motto 'Bahagia' nya.
Untuk itu, Kompi mendesak APH dan APIP untuk mengawasi proyek senilai 20 M di perkimlhk Batubara tahun 2024 ini.
"Dan kami juga mengingatkan Pj Bupati memberikan historial yang baik dengan tidak mengangkat dan melantik oknum plt yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan transparansi, artinya oknum seperti itu segera dimutasikan dari jabatannya, dan segera dieveluasi bila perlu dicopot dari jabatannya,"tandas M Rizki Akbar Ambiya
Sementara itu, Lendi Aprianto Plt Kadisperkim Batubara saat dimintai tanggapan malah irit berkomentar. "Dari 2023 dah dikirim ni kemana aja enggak diliat,"ucapnya sembari menunjukkan sepucuk surat tahun 2023.
Padahal yang dimintai tanggapan adalah proyek-proyek yang saat ini ia pimpin saat mejabat di dinas perkimlhk tahun 2024.
(AP).
