Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Pendiri Beranda Ruang Diskusi (BRD), Raldy Doy, memberikan catatan akhir tahun yang mengulas situasi ekonomi, politik, demokrasi, dan korupsi di Indonesia sepanjang 2024. Ia menggarisbawahi tantangan dan peluang bangsa, sembari menawarkan perspektif membangun masa depan yang lebih baik.
Dalam aspek ekonomi, Raldy mencatat pertumbuhan yang sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi ketimpangan ekonomi antara pusat dan daerah masih menjadi masalah serius.
“Pemerintah telah berupaya menarik investasi asing dan memperkuat sektor manufaktur, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata. Sektor informal masih tertekan, dan daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih,” ungkap Raldy.
Ia juga memperingatkan tentang risiko utang negara yang terus meningkat. Menurutnya, diperlukan langkah strategis agar pengelolaan utang tidak membebani generasi mendatang.
Demokrasi dan Politik yang Rentan
Di ranah politik, Raldy mencatat dinamika Pemilu 2024 yang penuh kompetisi namun minim substansi. Politisasi isu identitas dan maraknya hoaks mengancam kohesi sosial.
“Kita menyaksikan demokrasi yang semakin prosedural, di mana perdebatan lebih banyak fokus pada figur daripada visi pembangunan. Demokrasi kita berada di titik kritis dengan praktik oligarki yang menguat dan mempersempit ruang partisipasi publik,” katanya.
Raldy menyerukan penguatan masyarakat sipil dan media independen untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai harapan.
Korupsi: Ancaman Serius bagi Penegakan Hukum
Raldy menyoroti tahun 2024 sebagai salah satu periode yang sulit dalam pemberantasan korupsi. Kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi seperti KPK menurun akibat berbagai kontroversi dan kasus besar yang belum terselesaikan.
“Kasus-kasus besar korupsi masih menjadi bayang-bayang suram. Jika tidak ada reformasi kelembagaan, pemberantasan korupsi hanya akan menjadi retorika,” tegasnya.
Ia juga mengkritik perlindungan terhadap koruptor yang justru menghambat penegakan hukum. Praktik kolusi dan nepotisme, menurutnya, masih mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan politik Indonesia.
“Banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi justru dilindungi dengan berbagai cara. Ini menciptakan ketidakadilan yang nyata dan menambah apatisme publik terhadap sistem hukum kita,” ujar Raldy.
Kontroversi Dokumen Connie Rahakundini Bakrie
Raldy juga menyoroti pengakuan Connie Rahakundini Bakrie yang menyimpan dokumen penting terkait proses hukum di Rusia. Ia mempertanyakan motif dan dampak tindakan tersebut terhadap situasi hukum dan politik di Indonesia.
“Kenapa dokumen yang seharusnya menjadi bagian dari proses hukum di Indonesia justru disimpan di luar negeri? Ini memunculkan tanda tanya besar,” katanya.
Menurutnya, tindakan ini bisa memunculkan persepsi adanya upaya melindungi informasi sensitif dari pengawasan hukum di Indonesia.
Mantan Presiden Masuk Nominasi OCCRP
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mencantumkan Presiden ke-7 RI dalam releasenya. Selain mantan presiden Indonesia, nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani turut masuk dalam nominasi tersebut.
Raldy menyayangkan bahwa nama pemimpin Indonesia bisa masuk dalam kategori ini. “Ini refleksi bahwa kepercayaan internasional terhadap Indonesia terkait pemberantasan korupsi menurun. Reformasi harus dilakukan segera untuk memulihkan reputasi bangsa,” ungkapnya.
Harapan untuk Indonesia
Sebagai penutup, Raldy mengajak semua pihak untuk kembali pada prinsip gotong royong dalam membangun Indonesia yang lebih baik.
“Kita memiliki peluang besar untuk bangkit jika semua elemen bangsa bersatu. Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha harus bekerja sama untuk menjawab tantangan ini,” tutupnya.
Beranda Ruang Diskusi, lanjut Raldy, siap menjadi platform untuk membahas isu-isu penting secara terbuka dan kritis demi masa depan Indonesia yang lebih transparan dan berintegritas.
