Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dirinya sendiri untuk meningkatkan integritas dan mengembangkan manajemen integritas.
Langkah tersebut merupakan kewajiban bagi seluruh aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan proses akuntabilitas yang sudah dijalankan dengan baik.
“Kita ingin Kemnaker kembali meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2024,” ucap Yassierli usai penandatanganan pakta integritas jabatan para pejabat tinggi serta pengelola keuangan di Kemnaker yang dikoordinir oleh Inspektorat Jenderal di Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Untuk mempertahankan laporan keuangan dengan opini WTP tahun 2024, Yassierli mengingatkan agar setiap laporan realisasi anggaran memiliki kesesuaian dengan laporan operasional.
Yassierli yang didampingi Wamenaker Immanuel Ebenezer, menegaskan, seluruh pejabat di lingkungan Kemnaker harus mematuhi peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan. Artinya tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hal ini sudah menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto supaya seluruh jajaran Kabinet untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga integritas.
“Bahkan kami para anggota kabinet sudah duluan melakukan pakta integritas dihadapan Bapak Presiden,” tegas Yassierli.
Selain itu, Yassierli menugaskan khusus Wamenaker Immanuel Ebenezer untuk memantau dalam perkuatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) termasuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan re-evaluasi atau penilaian kembali aset-aset yang dimiliki oleh setiap satker.
Yassierli juga mengingatkan agar seluruh jajaran Kemnaker bersikap hati-hati terhadap pengaduan masyarakat, terutama dalam berinteraksi melalui media sosial. “Interaksi yang mudah secara digital dengan masyarakat merupakan komunikasi dua arah yang perlu menjadi perhatian,” ucap Yassierli.
Dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, semua Kabinet merah putih mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Atas dasar hal tersebut, Yassierli bersama Immanuel Ebenezer mengajak seluruh pejabat di Kemnaker lebih hati-hati dan berkomitmen menjaga integritas untuk mempertahankan WTP.
“Mulai hari ini, agar lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, jangan sampai gara-gara satu orang, kita dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” kata Yassierli.
Sementara, Inspektur Jenderal Roni Dwi Susanto, dalam laporannya menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntasi pemerintah.
