Flores, Wartapembaruan.co.id -- Tanggal 4 november 2024 terjadi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, NTT yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia dan lebih dari 13.000 orang mengungsi.
Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Dr. Drs. Amran, M.T melakukan kunjungan kerja ke posko-posko bencana di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 24 November 2024 untuk memastikan upaya penanganan darurat bencana berjalan lancar dan kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi.
Amran turut mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengunjungi dan memberi bantuan kepada masyarakat yang ada di posko-posko darurat bencana.
Saat rakor dengan Forkompimda, KPU, Bawaslu dan Dinas Dukcapil Kab. Flores Timur, Amran menjelaskan bahwa fase penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Flores Timur berbarengan dengan 2 agenda nasional yakni pilkada serentak dan libur natal dan tahun baru sehingga berbagai persiapan oleh KPU, aparat keamanan dan pemerintah daerah perlu dipastikan kembali.
“Pada tanggal 27 November 2024, kita akan melakukan pilkada serentak, sehingga diharapkan semua berjalan lancar. Bencana tidak boleh menghilangkan hak warga untuk memilih,” ungkap Amran.
Banyaknya jumlah korban erupsi yang menempati lokasi pengungsian perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu yakni KPU agar menyiapkan TPS khusus di lokasi pengungsian. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada pengungsi yang kehilangan hak pilih saat Pilkada nanti.
Menanggapi hal tersebut, Forkopimda Kabupaten Flores Timur beserta jajarannya menyatakan bahwa persiapan untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut telah siap walaupun sedang terjadi bencana. KPUD akan mendirikan 22 TPS di daerah pengungsi sepanjang masih masuk di wilayah Kabupaten Flores Timur.
Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan memandang persiapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan KPU di Kabupaten Flores Timur sudah cukup baik, dengan memperhatikan sinergitas yang dibangun antara pemerintah daerah, TNI/Polri, serta KPU di Kabupaten Flores Timur.
Amran juga mengingatkan perlunya netralitas segenap jajaran penyelenggara pilkada hingga tingkat TPS dan juga pemerintah daerah untuk tetap menjaga netralitas agar kualitas pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu memperbaiki kondisi di daerah.
“Yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat khususnya yang sedang menjadi korban bencana dan mengungsi, agar pelaksanaan pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, damai dan harmoni,” pungkas Amran.
