Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Kemasyarakatan Horas Bangso Batak (DPP-HBB) melalui Dewan Pimpinan Daerah-Daerah Khusus Jakarta (DPD-DKJ) mengadakan aksi damai di kantor Menteri Komunikasi dan Digital di Jalan Abdul Muis, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, organisasi ini meminta pemerintah untuk memblokir dan menurunkan semua akun media sosial yang memicu ujaran kebencian serta berpotensi merusak persatuan umat beragama. Senin (28/10/2024).
Ketua aksi damai, Ranto Tambunan, ST, mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera menindak akun-akun di platform seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube yang mengandung konten ujaran kebencian dan penistaan agama. Menurutnya, Horas Bangso Batak berkomitmen menjaga persatuan bangsa dan kerukunan antarumat beragama.
Ferdinandus Setu, SH, Kepala Rumah Tangga Kementerian Komunikasi dan Digital, menyatakan dukungannya atas langkah ini dan berjanji menindaklanjutinya ke bidang terkait. Ia menyebutkan pentingnya menjaga persatuan berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama yang mendasari kehidupan beragama.
Koordinator aksi damai, M. Ranto Manullang, SH, mengutip Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024, yang melarang penyebaran informasi elektronik yang menghasut atau menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan berbagai kriteria, termasuk agama dan etnis. Pelanggar ketentuan ini dapat dihukum penjara hingga enam tahun atau denda hingga Rp1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU tersebut.
Horas Bangso Batak menegaskan akan terus memantau dan melaporkan konten-konten tidak mendidik di media sosial ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk segera ditindaklanjuti.
(Ranto manullang)
