Wartapembaruan.co.id - Muaro Jambi, Mengawal dan mengawasi gerak-gerik pelaksanaan Pilakda serentak di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024, tentang perihal penegakan peraturan dan perundang-undangan, mengenai metode aturan bebas, umum dan rahasia, serta larangan keterlibatan politik praktis dikalangan ASN dan pejabat pemangku kepentingan dalam struktur pemerintah daerah itu sendiri.
Nantinya, berbagai unsur dugaan bakal banyak ditemukan. Dari keterlibatan oknum pejabat dalam pemerintahan, serta program pemerintah yang bakal dijual kembali oleh pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk menarik simpati masyarakat dalam mencapai sebuah kemenangan.
Berbagai program pemerintah yang dahulunya pernah dijanjikan ke masyarakat sebagai bahan dari bagian produk lama akan menjadi bahan utama untuk dijual kembali ke masyarakat. Produk lama yang menjadi program pemerintah tersebut akan menjadi objek untuk dimanfaatkan bagi para Kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam janji politiknya.
Salah satu contoh pelaksanaan Pemilihan Legislatif, biasanya produk lamanya yaitu program yang bakal tawaran seperti, memperjuangkan penyelanggaraan pembangunan penerangan dengan lampu jalan, memperjuangkan pembangunan jalan dan dreanase untuk permukiman, memperjuangkan pembangunan sumur bor untuk sarana air bersih bagi masyarakat, dan banyak lagi program lainnya yang dijanjikan dan akan diperjuangkan melalui pokok pikiran dewan atau aspirasi dewan.
Untuk penyelanggaraan pilkada, biasanya para kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati akan menawarkan produk lama sebagai bagian dari program pemerintah seperti, janji yang paling menarik yaitu janji akan memasukan anak dan anggota keluarga tim pendukung untuk dijadikan pegawai atau pegawai honorer, program berobat gratis atau pemberian kartu KIS, program bedah rumah, program pemberantasan kemiskinan, program sekolah gratis, dan program bantuan lainnya yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat, yang mana kesemuanya itu sangatlah menarik untuk menjadi impian dan angan-angan masyarakat.
Memperhatikan hal itu semua, Aliansi Wartawan Indonesia Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk tidak melaksanakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum dalam suasana menjelang pelaksanaan pilkada serentak Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Penyelanggaraan berbagai program pemerintah yang dimaksud, yang sama dan masuk dalam bagian daftar Visi Misi para kandidat Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati.
Biarkan janji-janji dalam visi misi tersebut direalisasikan usai mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Agar netralitas pemerintah para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan pemerintah tidak disalahgunakan oleh para pasangan Calon Bupati dan calon wakil Bupati dalam pelaksanaan pilkada.
Seperti halnya yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian hari ini Selasa tanggal 24 September 2024. Dirinya mengungkap banyak ditemukan pegawai honorer di daerah yang merupakan titipan tim sukses salah satu pemimpin. Akibatnya, jumlahnya terus bertambah dan berdampak pada membengkaknya penggunaan anggaran.
(Nd)
