Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- DPP Gerakan Dakwah Nurani Nusantara (GDNNusa) kembali mendesak KPK RI agar menindaklanjuti beberapa temuan PANSUS Haji 2024 yang sudah menemukan beberapa bukti dugaan penyalahgunaan kebijakan dan dugaan adanya indikasi korupsi di kasus tambahan Kuota Haji t
Tahun 2024 sebanyak 20.000 dari Arab Saudi yang telah di alokasikan sebanyak 10.000 Kuota untuk haji khusus.
DPP GDNNusa pada 27 Juni dan 30 Juni 2024 yang lalu telah melakukan aksi besar-besaran ke KPK RI dan DPR RI untuk mengusut kasus tersebut serta mendesak KPK RI untuk menyidik kasus yang diduga merugikan Negara Trilyunan serta merugikan 8.400 Jamaah reguler yang terpaksa harus mengantri tahun depan karena alokasi mereka dialihkan ke Haji khusus.
"Kami hari ini (Selasa, 10/9/2024) telah melayangkan surat kembali ke KPK RI yang terkesan lamban dan diduga tidak pro aktif mengusut tuntas kasus yang sudah jadi materi PANSUS DPR RI ini" ujar Sutisna selaku Wasekjen DPP GDNNusa.
"Bahkan PANSUS haji telah menemukan adanya 3500 jamaah Haji tahun 2024 yang berangkat Haji tanpa ngantri, inikan bisa jadi pintu masuk KPK untuk mengusut kemungkinan adanya Gratifikasi atau Suap atas diprioritaskannya mereka berangkat tanpa mengikuti jadwal antrian Haji" lanjut Sutisna.
"Makanya kami sampaikan ke publik jika sampai hari Jum'at nanti (13/9) KPK belum juga menindak lanjuti kasus ini maka kami akan kerahkan kembali massa ke KPK" ujar Sutisna.
"Bahkan kami sedang menginisiasi beberapa jamaah Haji yang sedang mengantri puluhan tahun untuk menggugat Menteri Agama RI yang telah meloloskan 3500 jamaah reguler yang langsung berangkat tahun 2024 kemarin" pungkas Sutisna Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP GDNNusa.
