Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Dengan total lahan Perkebunan kelapa sawit kurang lebih 16 juta hektar, 41% diantaranya dimiliki oleh pekebun swadaya. Walau memiliki luasan lahan yang besar, pekebun sawit swadaya di Indonesia menghadapi isu krusial berupa permasalahan produktivitas. Setiap tahunnya, lahan Perkebunan sawit swadaya hanya mampu memproduksi 2-3 ton Crude Palm Oil (CPO) per hektar per tahun.
Angka ini jauh dari rata-rata produksi Perusahaan BUMN dan Swasta yang mencapai 6-8 ton COP per hektar per tahun. Produktivitas dan juga daya saing hasil pekebun swadaya menjadi isu yang membayangi bisnis sawit swadaya.
Ada beragam faktor yang membuat pekebun swadaya tidak bisa memaksimalkan produksi. Salah satunya penggunaan bibit yang tidak berkualitas hingga keterbatasan kemampuan pekebun. Kurangnya kemampuan dan pengetahuan pekebun swadaya membuat pekebun tidak bisa mempraktikkan budidaya dan perawatan tanaman yang ideal. Menjadikan isu produktivitas terus dihadapi pekebun sawit.
Berangkat dari isu ini, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuat Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit. Berada di bawah Kementerian Keuangan, BPDPKS memiliki tugas pengelolaan dan pendanaan programprogram pemerintah terkait kelapa sawit.
Berasal dari pungutan ekspor, BPDPKS menyalurkan dana untuk beragam program strategis pemerintah mulai dari peremajaan sawit rakyat, peningkatan sarana dan prasarana Perkebunan, pengembangan SDM, penelitian hingga hulu dan hilirisasi bisnis kelapa sawit.
Isu mengenai keterampilan pekebun swadaya menjadi latar belakang program Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Kelapa Sawit yang dilaksanakan BPDPKS setiap tahun. Program yang rutin dilaksanakan ini menyasar berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis Perkebunan kelapa sawit swadaya seperti pekebun, pengurus koperasi (KUD) hingga perangkat pendamping daerah.
Para peserta yang berasal dari berbagai wilayah penghasil sawit ini mengikuti pelatihan melalui undangan berdasar Data Rekomendasi Teknis (rekomtek). Rekomtek berisi daftar peserta ini diajukan oleh Dinas Perkebunan masing-masing wilayah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
“Program pengembangan SDM terbagi menjadi 2, pelatihan dan beasiswa. Pelatihan sendiri bertujuan untuk peningkatkan keterampilan dan kompetensi dari para pekebun untuk menjalankan Good Agricultural Practices,” ujar Arfie Thahar, Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Arfie menambahkan bahwa pendanaan Program Pengembangan SDM ini sudah berjalan sejak tahun 2016. Hingga tahun 2024, sudah lebih dari 18 ribu pekebun mendapatkan pelatihan dan lebih dari 6 ribu anak mendapatkan beasiswa. Sepanjang tahun 2021-2024 pendanaan bagi pelatihan dan beasiswa ini meningkat 50% setiap tahun.
“Dengan peningkatan pendanaan ini diharapkan semakin banyak pekebun yang bisa merasakan manfaatnya. Program ini menjadi langkah kami mempersiapkan SDM berkualitas yang sanggup mengadapi tantangan bisnis.” Tambah Arfie.
Di tahun 2024 sendiri, BPDPKS mengeluarkan dana untuk mengadakan pelatihan bagi 6.437 peserta dan beasiswa bagi 3.000 penerima. Peserta pelatihan terbagi dalam berbagai kelas pelatihan yang terdiri 11 jenis pelatihan, mulai dari pelatihan teknis seperti Budidaya Tanaman Kelapa Sawit; atau Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkebunan hingga pengembangan bisnis seperti Informasi Pasar dan Promosi; atau Manajemen & Administrasi Keuangan. Untuk penyelenggaraan pelatihan, BPDPKS bekerjasama dengan 15 penyedia jasa pelatihan dan pengembangan yang melaksanakan pelatihan dalam periode April – September 2024.
LPP Agro Nusantara menjadi satu dari 15 penyelenggara pelatihan yang bekerjasama dengan BPDPKS. Sebagai salah satu penyelenggara pelatihan dipercaya BPDPKS untuk menyelenggarakan 43 kelas pelatihan bagi 1.339 peserta yang berasal dari 7 provinsi penghasil sawit di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 21% dari total data rekomtek peserta pelatihan.
“Kontribusi LPP Agro Nusantara untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu BPDPKS mempercayakan 876 peserta dan tahun 2024 meningkat di angka 1.339 peserta.” Ujar Pugar Indriawan, SEVP Operation LPP Agro Nusantara.
Secara data, penyelenggaraan pelatihan LPP Agro Nusantara terus meningkat setiap tahunnya. Selain jumlah peserta, peningkatan juga terlihat di jumlah kelas dan lokasi pelaksanaan pelatihan. Tahun 2023, kelas yang berjalan sebanyak 28 kelas di 4 provinsi, sedangkan tahun 2024 pelatihan dilaksanakan di 7 provinsi. Dengan kelas terbanyak di Provinsi Riau sejumlah 23 kelas berjalan.
“Selain pengetahuan teknis, pengembangan bisnis harus menjadi mindset baru pekebun. Bisnis yang dikelola dengan baik dan meningkat skalanya tentu harus segera dimulai.” Tambah Pugar.
Hal ini tentu menjadi tujuan bersama dalam lanskap bisnis kelapa sawit di Indonesia. Peran pekebun swadaya harus meningkat baik secara kuantitas dan kualitas. Tidak hanya mampu memproduksi hasil yang lebih baik tapi juga memiliki daya saing dan mampu menghadapi tantangan bisnis.
Dengan pengalaman di bidang Perkebunan sejak tahun 1950, LPP Agro Nusantara turut berkontribusi mengembangkan bisnis Perkebunan di Indonesia. Melalui program strategis pemerintah yang dijalankan BPDPKS ini, LPP Agro Nusantara berharap semakin banyak pekebun yang memiliki akses pada praktik baik perkebunan yang meningkatkan kualitas perkebunan Indonesia. Karena tidak dipungkiri, SDM yang berkualitas memiliki peran penting dalam keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia
.png)
