Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Wakil Presiden (Wapres), Ma'aruf Amin, mengungkapkan, digitalisasi menjadi tantangan eksternal yang dihadapi dunia ketenagakerjaan. Selain digitalisasi, tantangan dunia kerja muncul dari faktor internal, seperti banyaknya angkatan kerja yang berpendidikan rendah atau bekerja di sektor informal.
"Digitalisasi membuat waktu kerja semakin cair dan fleksibel, tidak hanya mengubah cara bekerja, tetapi juga memunculkan sejumlah pekerjaan baru. Sesuatu yang kita tidak bayangkan sebelumnya seperti remote working memungkinkan kita menyelesaikan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan dari belahan dunia mana pun," ungkap Wapres saat pembukaan acara Naker Fest 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Menurutnya, digitalisasi semakin meluas dan berkembang seiring dengan besarnya jumlah generasi Z yang memasuki pasar kerja. Selain itu, tidak dapat dipungkiri, keunggulan generasi Z dalam penggunaan teknologi digital membawa perubahan budaya dan kebiasaan kerja lama.
"Budaya kerja yang semakin terbuka inilah yang kemudian menuntut pasar tenaga kerja untuk menjadi semakin kompetitif," ujarnya.
Melihat kompleksitas tantangan tersebut, Wapres menilai reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia menjadi sebuah keniscayaan.
"Kita semua patut mengapresiasi upaya reformasi tata kelola pasar tenaga kerja melalui adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif bagi investasi, Undang-Undang Cipta Kerja akan menarik lebih banyak lagi investasi domestik dan asing," uca Wapres.
Wapres Ma'ruf berharap peningkatan investasi ini akan membuka lebih banyak peluang bisnis baru dan memperluas bisnis yang sudah ada. Sehingga, dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja.
Selain itu, tambah Wapres Ma'ruf, perbaikan dari sisi penawaran juga terus dilakukan pemerintah melalui revitalisasi pelatihan vokasi, untuk mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan ribuan BLK Komunitas dan pelatihan vokasi online.
"Kita juga terus melakukan perbaikan terhadap mekanisme penentuan tingkat upah minimum yang adil, baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha, dan perbaikan layanan ketenagakerjaan seperti Sistem Informasi Pasar Kerja agar lebih terintegrasi secara nasional," pungkas Wapres Ma'ruf.
