.jpg)
Yogyakarta, Wartapembaruan.co.id – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan menegaskan, koordinasi dan kolaborasi antarseluruh pihak terkait menjadi kunci menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa, yang berlangsung di Kesultanan Ballroom, Hotel Ambarrukmo, Yogyakarta, Rabu (21/8/2024).
Dalam sambutannya, Maurits mengingatkan, koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan harus terus diperkuat untuk memastikan kelancaran seluruh proses Pilkada. "Kami [Kemendagri] siap untuk bisa tentunya memfasilitasi, terutama yang berkaitan dengan fasilitas kecukupan dan kesiapan anggaran dan juga pendanaan Pilkada Serentak 2024," jelasnya.
Lebih lanjut, Maurits menekankan bahwa salah satu aspek krusial dalam Pilkada Serentak adalah kecukupan dan kesiapan anggaran. Karena itu, dirinya menekankan kepada Pemda agar segera menyalurkan anggaran Pilkada, baik untuk KPUD dan Bawaslu, maupun kebutuhan pengamanan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Maurits menjelaskan, Pilkada Serentak 2024 merupakan momen penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia lantaran untuk pertama kalinya digelar serentak seluruh daerah. "Pilkada Serentak 2024 ini tentunya pertama kali dilakukan, ini merupakan sejarah, yang tujuannya sebenarnya dalam rangka untuk mewujudkan yaitu sinkronisasi program [pemerintah] pusat dan daerah," ujar Maurits.
Dalam rapat tersebut, Maurits mengapresiasi Pemda di wilayah Jawa yang telah menyalurkan 100 persen anggaran untuk KPUD dan Bawaslu. Namun, ia juga mencatat bahwa masih ada anggaran untuk TNI dan Polri yang belum terealisasi sepenuhnya.
Di akhir sambutannya, Maurits mengimbau Pemda yang belum sepenuhnya menyalurkan anggaran Pilkada agar segera menyelesaikannya. "Melalui forum yang berbahagia ini, mari kami mengimbau [Pemda] untuk segera mencairkan terutama pendanaan untuk Pilkada, [sesuai] Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), terkait dengan pengamanan,” tandasnya.
(Puspen Kemendagri)
