Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menegaskan, kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan jalan terakhir dalam menghadapi pelemahan ekonomi global.
“PHK adalah jalan terakhir. Kami berharap PHK benar-benar menjadi pilihan terakhir. Kami akan terus berupaya membangun kesepahaman antara pekerja dan pengusaha,” tegas Ida saat diwawancarai mengenai maraknya PHK belakangan ini, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurut Ida, pihaknya akan memanggil perusahaan yang berencana melakukan PHK untuk memfasilitasi dialog antara pihak terkait, serta memastikan karyawan yang terdampak PHK akan menerima hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jika ada perusahaan yang akan melakukan PHK, kami akan memanggil mereka untuk mediasi dan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah. Jika PHK tidak dapat dihindari, hak-hak pekerja harus dipenuhi,” ujar.
Ida juga mengingatkan, pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak untuk mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) jika mengalami PHK.
Unruk kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, pembahasan ini akan dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang dan saat ini belum ada koordinasi dengan tim transisi," pungkas Ida.
