Jakarta, Wartapembaruan.co.id -- Kordinator Nasional Gerakan Bela Kader Partai Golkar (GBKPG) A. Yani Panjaitan mendesak dan meminta Steering Committe atau SC Munas Partai Golkar (Munas PG) XI yang akan dilaksanakan pada 20 -21 Agustus 2024 di Jakarta nanti terbuka ke publik dalam pendaftaran Bacalon Ketua Umum maupun dalam penentuan Peserta agar Munas XI ini nantinya bisa berlangsung dengan aman dan Demokratis.
"Kita tidak ingin mengulang Sejarah pahit Munas PG yang cacat hukum misalnya saat ARB menang aklamasi di MUNAS Bali 2015 sehingga muncul Munas tandingan Agung Laksono lagi di Ancol Jakarta" ujar Wakil Ketua MPI KNPI ini
"Makanya SC harus benar benar membuka seluas luasnya untuk semua Kader PG yang potensial dan memenuhi syarat untuk ikut berkompetisi di Munas XI ini" lanjut Pengurus Harian DPD PG ini.
"Akan ada 2 konsekwensi jika SC dan penyelenggara MUNAS XI ini neko neko dalam penyelenggaraannya, yakni Munas XI nanti bisa dead lock atau ada yang menggugatnya ke PTUN dll karena satu hal dan lain sebagainya yang bertentangan dengan AD ART Partai Golkar" Sambung Aktifis KNPI yang juga Ketua Umum OKP Nasional ini.
"Tentunya akan menjadi preseden buruk bagi PG jika nanti Hasil Munas XI ini digugat ke PTUN karena melanggar AD ART Partai Golkar dalam penyelenggaraanya" pungkas Panjaitan
