Pakpak Bharat, Wartapembaruan.co.id - Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas Dan Humas (HP2H) Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, Wei Rana Capah Mengapresiasi kegiatan FGD yang di laksanakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa (6/8) lalu.
Kordiv HP2H Bawaslu Pakpak Bharat mengatakan, Jumat (9/8/2024), kegiatan ini (FGD) merupakan hal yang positif dan patut untuk diikuti, selain menjadi edukasi politik, kegiatan ini juga merupakan langkah pencegahan untuk menjaga kestabilan pesta demokrasi Tahun 2024.
Sebelumnya, FGD yang diakomodir oleh Saut Boangmanalu yang juga Kordiv Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara diikuti oleh mahasiswa dari GMNI, HMI, GMKI, PMKRI dan juga peserta lainnya.
Dalam kegiatan itu, pelaksana kegiatan menghadirkan pemateri yaitu, Ketua SMSI Eris Napitupulu, Wakil Ketua PWI Sumut Sugiatmo, Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) Tuti Lubis, Sekertaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Erie Prasetyo.
Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Data Informasi, Saut Boangmanalu, menggelar Forum Group Discusion (FGD) Sosialisasi Pilkada Damai Dalam Rangka Menciptakan Stabilitas Pesta Demokrasi Yang Kondusif Tahun 2024 di Hotel Grandhika, Jl. Dr. Mansyur, Medan.
Saut mengatakan, penting bagi Bawaslu untuk menggandeng kalangan insan Pers, Influencer dan organisasi kemasyarakatan di Sumut. Tujuannya untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan serentak mendatang, melalui ruang publik dengan informasi yang positif dan mendidik.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan, pada kegiatan FGD tersebut Bawaslu merangkul semua pihak agar secara bersama sama menjalankan fungsi tersebut.
"Karena Pilkada serentak kali ini sangat unik, banyak daerah yang menggelar pemihan kepala daerah masing-masing, sehingga butuh sinergi dari seluruh stakeholder untuk sama-sama mengawasi," kata Saut Boangmanalu, Selasa (6/8/2024)..
Dia menjelaskan, bahwa setiap tahapan yang di awasi dapat berpotensi menjadi pelanggaran di pemilihan serentak 2024 mendatang. Sehingga dalam hal inilah perlu peran insan pers dan masyarakat, untuk membangun suasana kondusif di Pemilihan Serentak 2024 di Sumut.
"Sekecil apapun potensi untuk pelanggaran pada tahapan pemilihan serentak, harus dilakukan langkah pencegahannya," jelasnya.
Oleh sebab itu, Saut menyampaikan kepada peserta FGD agar melaporkan ke Bawaslu jika melihat adanya temuan pelanggaran, sehingga pesta demokrasi di Sumut agar terwujud berjalan dengan kondusif.
Begitu dengan tantangan di Pilkada 2024 sangat berat, bahwa yang ada saat ini adalah sosial media yang cukup kuat berperan sehari-hari yang bersifat luas dan tanpa batas. Sehingga penggunaannya sangat berpengaruh pada pilkada serentak.
Saut berharap, melalui kegiatan FGD ini kedepan agar ada tindak lanjut bagi Bawaslu sumut dan peserta, sehingga membangun optimisme kepada kita semua terhadap penyelenggaraan pemilihan 2024, serta berlangsung sesuai dengan aturan yang ada.
“Kedepan, kita akan membangun ruang seluas – luasnya bagi khalayak umum, kepada komunitas kelompok dan juga peserta FGD,” ujarnya.(Sibanu)
