Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Krisis moral dan etika para pejabat publik dinilai bakal jadi pekerjaan paling berat pemerintahan Prabowo ke depan.
Hal itu terungkap dalam sesi Bincang Spesial Jurnal Politik TV, Rabu (10/7/2024) yang digelar di Galeri Darmin Kopi Jalan Durentiga Raya, Pancoran Jakarta Selatan.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Komisi Pemberantasan Korups (KPK) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dicopot dari jabatannya, karena dinilai terbukti telah melakukan pelanggaran etik berat menggambarkan suasana otentik “Darurat Moral Pejabat Publik” bukan sekedar cerita bumbu politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Nasional, Dr. Chazali H Situmorang dalam sesi bincang spesial yang menelaah seputar perkembangan politik di tanah air ini, bahkan menyebut krisis moral dan etika pejabat ini bukanlah hal baru.
Telah berlangsung lama dari rezim pemerintah terdahulu ke rezim berikutnya, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah.
“Problemnya ada di hulu..!” tegas Chazali seraya menuding bahwa sistem rekrutmen pejabat publik yang sarat kepentingan kekuasaan menjadi penyumbang terbesar terus merosotnya nilai-nilai etika dan moral para pejabat publik di negeri ini.
Saat ditanya host Bincang Spesial Jurnal Politik dari visibangsa Hadhy Priyon apakah pemerintahan Prabowo mendatang bisa mengatasi darurat moral pejabat publik ini, dengan tegas Chazali mengatakan, "Kita berharap," (Azwar)
