Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah minta penyelenggara Pemilu untuk mendata pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri secara benar dan akurat, sebab ada potensi ratusan ribu PMI di luar negeri akan kehilangan suara.
Kepada media, Senin (15/1/2024), Ayub Basalamah mengungkapkan bahwa dirinya mendapat laporan dari jaringan pemerhati PMI di luar negeri akan dugaan pendataan calon pemilih dari unsur PMI dilakukan secara tidak benar.
"Data PMI yang dimasukan adalah data lama hingga tak akurat," ungkap Ayub Basalamah sambil memperlihatkan berita mèdia nasional terkemuka yang memberitakan viralnya ratusan ribu PMI di Malaysia terancan kehilangan hak konstitusinya karena tidak validnya data yang dicatat oleh Panitia Pemilu di luar Negeri.
Dari unggahan itu dilaporkan terkesan PMI dipersulit mencatat dirinya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur. Kepada PMI, panitia mempertanyakan siapa kandidat yang akan dipilih.
Akan kejangalan data pemilih di Malaysia itu, Aliansi Mahasiwa Peduli Pemilu pada 11/1/2023 lalu melakukan demo ke Bawaslu di Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi terkait Warga Negara Indonesia (WNI) yang kesulitan mendaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 di Malaysia. Sejumlah pendemo memegang banner bertuliskan "138.000 DPT Bermasalah di Malaysia".
Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa Peduli Pemilu adalah agar Bawaslu mencabut Panwaslu di Malaysia, lalu mengawasi DPT di Malaysia, dan mengusut dugaan ribuan DPT fiktif serta penggelembungan suara di Malaysia.
Ayub Basalamah minta semua pihak yang terlibat dalam Pemilu, termasuk Presiden untuk memerintahkan dilakukan perbaikan pendataan calon pemilih khususnya PMI di semua negara di luar negeri, agar hak konstitusional PMI dijamin dan mereka bebas memilih kandidat yang mereka anggap terbaik.
Di Negara lain pun juga dilaporkan keterbatasan panitia Pemilu membuat kesulitan pencocokan data PMI. Jika ini dibicarkan maka PMI di Negara itu akan kehilangan hak memilih.
Agar keadaan ini tidak meluas dan terjadi kekacauan pendataan pemilih dari PMI, Ayub Basalamah minta penyelenggara Pemilu seperti KPU dan pengawas Pemilu, Bawaslu untuk segera turun tangan membenahinya.
"Kekacauan pendataan pemilih para PMI akan berdampak luas seperti permintaan Pemilu diulang. Dampak lainnya, keluarga PMI di dalam negeri akan apatis hingga tidak akan menggunakan hak pilihnya," pungkas Ayub Basalamah. (Azwar)
