Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Japan Initiative akan melakukan monitoring pelayanan publik di daerah melalui penerapan program Review. Sejalan dengan itu, Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik (Pustarajakan KKPP) Faisal Syarif berharap, melalui program tersebut kualitas pelayanan publik di daerah dapat semakin meningkat. Kualitas pelayanan yang meningkat ini diyakini akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat di daerah.
"Kepala BSKDN Kemendagri sangat mengapresiasi adanya kerja sama ini, khususnya dalam rangka monitoring evaluasi terhadap daerah di bidang pelayanan publik," ungkap Faisal di Ruang Rapat BSKDN pada Kamis, 25 Januari 2024.
Faisal mengatakan, program Review dinilai sesuai dengan tugas dan fungsi BSKDN terkait pembinaan dan pengawasan (Binwas) di daerah. Menurutnya, hasil program ini dapat dijadikan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Kami sangat mengapresiasi kerja sama ini. Jangka waktu kerja sama idealnya adalah 3 tahun, seperti yang biasa dilakukan, tapi kita akan lihat ke depannya dampaknya seperti apa, kita dapat diskusikan kembali," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Japan Initiative Itada Taki mengatakan di Jepang program Review telah diterapkan di 145 pemerintah daerah. Program tersebut juga telah diujicobakan dan diterapkan di tingkat kelurahan di Indonesia, yakni Kelurahan Guwosari dan Kelurahan Sriharjo pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pada tingkat kabupaten/kota, program ini diterapkan di Kabupaten Bantul dan Kota Surabaya pada tahun 2023.
"Di Daerah kita prioritaskan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) karena sebagai instansi yang merencanakan berbagai kegiatan didaerah," ungkapnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan dari Yayasan Nusantara Sejati (YSN) Eka Toba Putra Simanjuntak yang juga berkolaborasi dengan Japan Initiative dalam penerapan program Review berharap, BSKDN dapat turut memperkenalkan program Review kepada daerah agar penerapannya semakin luas. "Itu dapat menjadi follow up untuk kegiatan bersama kita ke depan. Setiap kegiatan ada 2 orang yang dapat dibiayai oleh Japan Initiative untuk dilibatkan ke lapangan ataupun melakukan (studi) banding ke Jepang," pungkasnya.
