Wamena, Wartapembaruan.co.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah (Pemda) Papua Pegunungan segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal itu ditegaskan Wempi pada acara Penyambutan Wamendagri RI dan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan beserta Rombongan di Gedung Aithousa Wamena. Acara tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Papua Pegunungan.
“NPHD itu adalah dana hibah untuk Pemilu serentak di tahun 2024. Sampai dengan tadi malam kita cek itu Provinsi Papua Pegunungan itu belum ada NPHD-nya. Pak Menteri menegaskan kepada saya apalagi kepada Pj.-Pj., Pj. yang tidak segera melaksanakan Surat Edaran Mendagri itu bentuk ketidakpatuhan terhadap arahan Mendagri RI, dan Pak Menteri bilang kita akan evaluasi,” katanya, Kamis (16/11/2023).
Wempi menegaskan, penyelesaian NPHD bagi Pemda Papua Pegunungan harus sesegera mungkin menjadi perhatian. Apalagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan tenggat penyelesaian NPHD pada tanggal 10 November lalu. Namun hingga saat ini, Papua Pegunungan masih belum menuntaskan NPHD tersebut. Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menugaskan Pemda segera menyelesaikan NPHD paling lama pada 24 November 2023.
“Saya mohon Pak Pj. Gubernur sebentar ini akan ada rakor dengan para bupati, saya minta ini segera diselesaikan hari ini, NPHD-nya, mungkin dari Tolikara, Nduga, Mamberamo Tengah, Yalimo, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, NPHD Pak Menteri minta 40 persen di tahun anggaran 2023, nanti 60 persennya di tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Di lain sisi, Wempi menekankan agar seluruh stakeholder di Papua Pegunungan bersama-sama menciptakan kondisi wilayah yang aman pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sebab, keamanan yang baik akan mendukung keberlangsungan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan.
“Kalau wilayah aman semua menjadi enak. Kita akan menjalankan Pemilu serentak di tahun 2024, memilih wakil-wakil rakyat dan pertama kali di Provinsi Papua Pegunungan, semuanya untuk pertama kali. Kalau kita tidak aman, kita tidak akan bisa menyelenggarakan Pemilu dengan baik,” tandasnya.
Puspen Kemendagri
