Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Komisi Informasi (KI) Pusat mendorong pemuda di seluruh pelosok negeri menuju Indonesia Emas 2045 pada peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia (RTKD/Right to Know Day).
Peringatan RTKD bertema ‘Peluang dan Tantangan Pemuda di Era Keterbukaan Informasi Menuju Indonesia Emas’ ini diisi dengan Forum Edukasi Nasional, dihadiri Komisioner Bidang ASE KI Pusat Samrotunnajah Ismail, Bidang Reglik Gede Narayana, Kelembgaan Handoko Agung Saputro, Litdok Rospita Vici Paulyn, dan PSI Syawaludin, yang melibatkan ratusan mahasiswa di Hotel Pullman Podomoro Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengajak semua Pimpinan Badan Publik (BP), khususnya Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) turut mempersiapkan para pemuda melalui instumen keterbukaan informasi publik. “Karena informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan dari PPID berguna bagi pemuda, dalam mengembangkan kapasitas pribadi dan lingkungan sosialnya, sebagaimana Pasal 28F UUD NRI 1945,” ucap Donny.
Apalagi, menurutnya memasuki era digital dan industry 4.0, para pemuda terlahir di era digital harus disokong kebutuhan informasi melalui kanal kanal digital yang mumpuni.
"Pelayanan Informasi Publik harus beradaptasi dan berorientasi pada perkembangan teknologi dan kemajuan digitalisasi. BP bersama seluruh elemen bangsa berkewajiban mempersiapkan pemuda yang berprestasi, maju, unggul, dan berwawasan global untuk untuk Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Dia menyebut, harapan dan tumpuan bangsa terhadap pemuda karena berperan penting di semu lini termasuk di pemerintahan. “KI Pusat bersama seluruh stake holder harus mempersiapkan pemuda melalui regulasi dan kebijakan yang meningkatkan sumber daya pemuda dan daya saing di tingkat global,” sebutnya.
Ia pun memastikan bahwa faktor utama penunjang kemajuan bangsa Indonesia melalui keterbukaan informasi. Menurutnya, benar dikatakan oleh Keith Ferrazzi “Power, today, comes from sharing information, not withholding it.”
Donny juga menyampaikan pentingnya penetapan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk menumbuhkan kesadaran tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Penetapan HAKIN secara nasional dapat mengikuti skema peringatan RTKD yang diperingati secara internasionl setiap 28 September.
“Secara internasional setiap tanggal 28 Oktober RTKD yang inisiasinya di kota Sofia, Bulgaria. Pola HAKIN dapat mengikuti Hari Lingkungan yang diperingati setiap tanggal 5 Juni, yang inisiasinya di kota Stockholm, Swedia,” katanya.
Wakil Ketua KI Pusat RI H Arya Sandhiyudha menambahkan, Indonesia telah memiliki target capaian menuju Indonesia Emas 2045, bertepatan dengan 100 Tahun usia kemerdekaan RI.
“Modal utama Indonesia Emas adalah generasi muda sebagai aset berharga bangsa. Pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan Indonesia menjadi negara maju dan Sejahtera dengan mengawal pemerintahan yang bersih dan transparan,” kata Arya.
Forum Edukasi Nasional menghadirkan sejumlah Narasumber penting, yaitu Staf Ahli Mendikbudristek Bidang Manajemen Talenta, Tatang Muttaqin, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi dan Olahraga, Hasintya Saraswati, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, Kepala BLUD Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang bersama Tokoh Pemuda Inspiratif Mas Anjas Pramono dipandu moderator Irwan Gurning dan Agus Wijayanto Nugroho.
Forum ini juga mengundang KI Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan PPID seluruh Badan Publik yang bergabung melalui zoom ataupun melalui kanal youtube official KI Pusat secara live.
Penanggungjawab RTKD 2023 Samrotunnajah Ismail menambahkan bahwa KI Pusat berharap diskusi publik ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi generasi muda. Disampaikannya bahwa Peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia bertujuan untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam mewujudkan kemajuan dan kecerdasan bangsa menghadapi era global.
Selintas ia mereview kembali bahwa peringatan Hari Hak untuk Tahu se-Dunia pertama kali dideklarasikan di Sofia, Bulgaria 28 September 2002. Sebanyak 60 Organisasi Kebebasan Informasi dari berbagai negara membentuk Jaringan Advokat Kebebasan Informasi (FOIA Network) bersatu untuk mengedepankan hak individu dalam mengakses informasi dan memperjuangkan pemerintahan yang transparan.
Menurutnya sejak 2011, setelah Indonesia memberlakukan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mak kampanye Hari Hak Untuk Tahu se-Dunia digelar di seluruh Indonesia baik yang diselenggarakan oleh KI Pusat dan KI Daerah serta BP bersama masyarakat luas. (Azwar)
