Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk dapat membangun pola komunikasi yang baik. Mendagri menilai, komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun suatu daerah.
"Tolong (gubernur) buatlah pertemuan rutin dengan kepala daerah tingkat II, bupati/wali kota, paling tidak sebulan sekali, kalau tidak bertemu langsung ya lewat zoom meeting, untuk membahas apa saja, satu menyampaikan informasi dari pemerintah pusat,” ujar Mendagri pada acara Serah Terima Jabatan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Masa Jabatan 2023-2024 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (2/10/2023).
Mendagri menambahkan, dengan komunikasi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi setiap persoalan yang dihadapi. Selain itu, Mendagri juga berpesan apabila terdapat permasalahan, kepala daerah agar dapat menyelesaikannya secara internal tanpa memicu kegaduhan di ruang publik. Dengan begitu, permasalahan dapat segera diatasi dan tidak perlu sampai berlarut-larut.
Dirinya melanjutkan, bila dalam penyelesaian masalah tersebut kepala daerah membutuhkan penanganan dari kementerian/lembaga terkait, Mendagri bersedia untuk menjembataninya. Dia berpesan agar daerah betul-betul mengoptimalkan komunikasi secara intens untuk menghindari adanya konflik berkepanjangan.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menjelaskan, kondisi pemerintahan di era saat ini berbeda dengan zaman orde baru. Pada masa tersebut, sistem pemerintahan cenderung menganut sentralisasi, sedangkan saat ini adalah desentralisasi. Di sisi lain, dengan sistem saat ini terdapat pembagian urusan pemerintahan yakni absolut, konkuren, dan pemerintahan umum.
“Ada yang absolut di 6 urusan, mulai pertahanan, keamanan, agama, yustisi, fiskal moneter, dan politik luar negeri. Ada pemerintahan umum yang berkaitan dengan persatuan kesatuan bangsa. Ini urusan pemerintahan pusat yang kemudian di-decentralise sebagian itu yang disebut dengan konkuren, 32 urusan,” tambahnya.
Di dalam forum tersebut Mendagri juga memaparkan dampak dari hadirnya pilkada. Meski masih terdapat ekses yang tidak diharapkan dalam pelaksanaannya, keberadaan pilkada justru setidaknya membuat iklim demokrasi semakin sehat, memunculkan kandidat pemimpin dari berbagai kalangan, serta menghasilkan pemimpin terpilih dengan legitimasi yang kuat.
Untuk itu, Mendagri berpesan kepada gubernur agar mampu menjalankan perannya sebagai koordinator pemerintah kabupaten/kota, serta menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Upaya ini dinilai penting dan akan menjadi langkah yang baik dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah.
“Gubernur harus bisa menjalankan pemerintah pusat di daerah, artinya menjadi sebagai koordinator, ketua kelas para bupati/wali kota. Harus bisa mengkoordinasikan mereka untuk pembangunan di provinsi itu dan semua hal-hal lain yang penting. Menghadapi krisis, misalnya Covid seperti kemarin, atau krisis karhutla, inflasi, kemiskinan ekstrem, stunting,” tandasnya.
(Puspen Kemendagri)
