Palembang, Wartapembaruan.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong agar digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) senantiasa diperkuat. Penguatan itu terutama dari segi digitalisasi infrastuktur meliputi bandwdith, storage, hingga back up data.
Hal ini disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023 di Hotel Novotel, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (24/10/2023). Rakornas ini mengusung tema “Penguatan Dukcapil untuk Pelayanan Publik dan Suksesnya Pemilu Serentak 2024".
Dirinya mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan standar keamanan data kependudukan. Upaya ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kebocoran data yang bakal berdampak luas terhadap masyarakat. Di samping itu, upaya penguatan di sektor digital diharapkan bakal mempermudah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Banyak sekali yang sudah menggunakan SPBE, di mana orang tidak perlu banyak berhubungan, dengan gadget dia bisa membuat SIM, memperpanjang. Membuat rekening bank segala macam, ini SPBE. Ini berarti semua lembaga negara paling tidak dengan pemerintah se-Indonesia, kabupaten/kota semua harus terkoneksi dalam satu sistem,” ujar Mendagri pada Rakornas tersebut.
Dia mengatakan, dibentuknya SPBE merupakan upaya untuk menyinkronkan data pemerintah. Sebelumnya, di setiap lembaga pemerintahan memiliki inovasi digital masing-masing. Namun keberadaan layanan tersebut tidak terintegrasi satu sama lain yang berdampak pada kurang terpadunya data pemerintah.
Dia mengatakan, implementasi dari kebijakan SPBE memerlukan peran penting dari data Dukcapil. “Sistem pemerintahan berbasis elektronik, kuncinya basis data utamanya yang dipakai dalam sistem ini adalah NIK, datanya Dukcapil. Karena data yang paling lengkap yang memiliki fitur biometrik 3 lapis, fingerprint, face recognition, dan iris atau retina. Tidak ada tempat lain yang menggunakan sistem seperti itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mendagri berpesan agar Ditjen Dukcapil bersama Dinas Dukcapil di daerah untuk melakukan evaluasi terhadap layanan adminduk. Berbagai kelebihan diminta untuk terus dilanjutkan, sedangkan berbagai kekurangan agar diperbaiki. Dengan demikian, layanan Dukcapil akan lebih prima dan mampu memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
“Tolong nanti dari Dukcapil Kemendagri tidak hanya one way, tidak hanya top down informasinya, tapi ini dua hari (selama pelaksanaan Rakornas), berikan kesempatan kepada daerah-daerah menyampaikan aspirasi problem masing-masing, usulan masing-masing,” tandasnya.
(Puspen Kemendagri)
