Sumbar, Wartapembaruan.co.id -- Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Sumatera Barat H. Dr Rahmat Tk Sulaima, MM senada dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik yang menjadi viral hari ini.
Rahmat menyampaikan bahwa Politisasi agama harus ditinggalkan karena bisa membuat polarisasi di tengah masyarakat yang berujung pada rusaknya persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
"Saya sebagai Ketua PW Ansor Sumbar sangat mendukung penuh pernyataan Gus Menteri Agama kita, jika perlu kita sosialisasi ke masyarakat, ke kader. Sudahlah, politik menggunakan agama tinggalkan. Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi kebangsaan," kata yang acap disapa Buya Rahmat (2/10/2023).
GP Ansor Sumbar katanya, tegak lurus dengan pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan. Apa yang disampaikan oleh Gus Yaqut baik selaku Menteri Agama, karena memiliki tugas sebagai pemimpin yang menjalankan fungsi pendidikan kebangsaan dan politik.
Gus Menag sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus saya kira. Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral," jelasnya.
Kemudian, wacana Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB juga dianggap sebagai respons yang reaktif dan baperan. Justru, menurutnya apa yang disampaikan Menag sudah tepat karena telah memberikan isyarat bahwa politisasi agama punya potensi memecah belah.
"Saya kira terlihat reaktif dan baperan yang seolah-olah Gus Menag ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru ketum memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah. Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi, harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama. harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman.
Ia melanjutkan, pendapat Menag justru harus disampaikan ke tingkat lokal. Warga jangan sampai terjebak dalam isu SARA, agama demi kepentingan politik.
"Wah ini kerja kita di Sumbar kalau diberi sosiasilasi akan bagus. malah insiden ancaman itu tidak produktif untuk apalagi Sumbar zona yang sangat krusial" pungkasnya.
