MAKASSAR, Wartapembaruan.co.id - Mewujudkan pemilu yang damai di tagun 2024, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengadakan silaturahmi.
Kali ini mengundang forkopimda dan para tokoh, diantaranya ada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Abri, MP.
Mereka bertemu di Balai Prajurit Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/9/2023).
Ketua DPW LDII Sulsel, Dr. Ir. H. Abri, MP mengatakan pemilu 2024 terdiri dari pemilu Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Secara bersamaan dilaksanakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.
"Pemilu merupakan momentum yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dengan biaya yang sangat besar, sehingga seharusnya memang ikut mensukseskannya," ucapnya.
Untuk itu kata Abri, arahan dan kebijakan organisasi LDII dari Pusat hingga PC dan PAC, berharap agar Pemilu 2024 tidak sampai merusak persatuan umat.
"Organisasi kemasyarakatan LDII ikut menyokong kesuksesan pemilu 2024, sehingga pesta demokrasi lima tahunan itu diharapkan bisa berlangsung dengan damai," ucapnya.
LDII kata Abri, menganut sikap politik netral dan aktif. Warga LDII didorong menyalurkan aspirasi politiknya, untuk dipilih, maupun untuk memilih. Bahkan sebagai penyelenggara di daerah-daerah, untuk menyukseskan Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai.
"Warga LDII dilarang golput sebab hal itu hanya akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredible. Sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik," tuturnya.
Sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat.
Dalam kaitannya untuk mewujudkan pemilu yang damai dan aman, LDII sebagai lembaga dakwah yang membina umat dalam praktek dakwahnya mengacu pada pola green dakwah.
"Artinya dalam dakwah bil qolam, maupun dakwah bil hal, tidak melakukan cara-cara radikal, kekerasan atau anarkis," tuturnya.
Untuk mewujudkan hal itu, paling utama dapat memahami ajaran Islam secara mendalam melalui pengajian-pengajian.
Tentunya juga, pemahaman Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan perlu terus ditingkatkan.
"Dengan menerapkan prinsip Tasamuh (toleran), Tawazun (seimbang) dan Tawasuth (moderat). Selain itu jangan sampai masjid atau tempat ibadah menjadi tempat ajang kampanye.
Yang tidak kalah penting adalah "Taat hukum" yang berlaku di Negara kita tercinta ini. Dalam arti tidak melakukan Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso mengatakan Pemilu kali ini pertama kali dilakukan secara serentak. Pasti menguras tenaga dan fikiran, utamanya personel yang diturunkan. Kondisi saat ini pasti sudah mengetahui tahapannya.
"Kalau tidak berubah, 8 oktober akan dilaksanakan penetapan capres dan cawapres. Intinya kita sudah melangkah dan menyiapkan bersama," ucapnya.
Masing-masing hampir merata di semua wilayah, di sultra kemarin sempat di pantau masih ada 59 titik kendala pendiatribusian pemilu. Hal ini perlu diantisipasi bersama, sehingga pada pelaksanannya tidak melalui kendala-kendala.
Sementara untuk tugas kodam dalam pemilu, intinya mendapat perintah membantu polri dalam pengamanan pemilu tersebut.
"Kodam sudah mengorganizir personil mulai dari satuannya intelegent, toritorial, satuan tempur dan satuan bala Kodam serta cadangan. Total 24. 372 personil disiaokan dan dibantukan ke masing-masing provinsi," tuturnya.
Setiap kegiatan tahapan pemilu, kodam sudah melaksanakan kegiatan dan terkordinasi dengan kepolisian, Kejaksaan dll.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengatakan Sulawesi Selatan sebagai tempat konsolidasi untuk membicakan keamanan politik di tiga provinsi yang berada dalam wilayah kerja Kodam XIV Hasanuddin.
"Dua hari kemarin, saya menjalankan tugas baru jam 4 subuh tiba di Makassar, dua hari kemarin saya menjalankan tugas sebagai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri," ucapnya.
Jadi kata dia, apa yang dilakukan Pangdam XIV Hasanuddin ini memudahkan kerja sebagai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Wilayah timur ini, Sulsel jadi hub-nya.
Ini barometer politik nasional di luar Jawa, khususnya wilayah timur. Hub-nya semua ini, karena ini pusatnya, harus dipastikan semua prosesnya.
"Kita pemerintah daerah memang berkewajiban untuk memastikan dukungan-dukungan fasilitas. Teman-teman KPU tidak perlu berkoordinasi dengan kami di Pemda, dengan aparat keamanan TNI/Polri," ucapnya.
(M Rasyid)
