MAKASSAR. Wartapembaruan.co.id -- Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengukuhkan Muhammad Risbiantoro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No.269, Kota Makassar, Senin (11/09/2023) siang sekira pukul 14.00 Wita.
Pengukuhan tersebut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, yang mewakili Kepala BPKP.
Pj Gubernur Bahtiar usai pengukuhan mengungkapkan, mengelola pemerintahan daerah sangat terbatas jika hanya mengandalkan sumber daya yang ada di pemerintah provinsi. Karena itu, ada pemerintah daerah dan penyelengara negara lainnya, termasuk lembaga pengawas yang dibentuk oleh negara.
"Semua beroperasi di wilayah yang sama. Ada sejumlah otoritas, memiliki undang-undang sendiri. Titik sasarannya juga sama. Memang harus kita bersinergi, karena tidak mungkin menghadirkan kesejahteraan, rasa aman, keadilan, jika tidak mampu bekerjasama dengan baik seluruh instansi," kata Bahtiar.
Selaku Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar mengaku sudah terbiasa melakukan koordinasi dengan sejumlah stakeholder. Karena itu, begitu dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel, hal pertama yang dilakukan adalah bersilaturahmi ke sejumlah lembaga, diantaranya DPRD Sulsel, TNI, Polri, PTUN, dan lembaga lainnya.
"Kami harap bisa bersinergi dengan BPKP. Mohon dibimbing mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, demi kemajuan pemerintah Provinsi," ujarnya.
Bahtiar juga mengucapkan terima kasih kepada Rizal Suhaili, yang selama menjabat Kepala BPKP Sulsel telah berkontribusi untuk kemajuan daerah ini.
Sementara, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, berharap, Pemprov Sulsel dibawah kepemimpinan Pj Gubernur Bahtiar bisa berkolaborasi dengan BPKP Sulsel, sehingga daerah ini makin maju, dan masyarakatnya makin sejahtera.
"Pak Bahtiar ini punya target yang luar biasa. Dan kami di BPKP siap mendukung untuk mewujudkan hal tersebut," kata Iwan.
Iwan melanjutkan, Risbiantoro sebelumnya telah dilantik oleh Kepala BPKP, pada 24 Agustus 2023 lalu. Ia berharap Perwakilan BPKP Sulsel dapat segera bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua mitra di wilayah Sulsel, untuk mewujudkan dan mendukung program pembangunan yang sedang dan yang akan dijalankan.
"Tentu kita akan bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," bebernya.
BPKP melakukan pengawasan yang ditetapkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP). APP Tahun 2023 meliputi 7 sektor pengawasan, yaitu :
a. Pembangunan SDM Berkualitas.
b. Percepatan Penyelesaian Infrastruktur dan Konektivitas l.
c. Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa.
d. Pembangunan Ekonomi.
e. Ketahanan Pangan.
f. Ketahanan Energi.
g. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah Baik dan Bersih.
Tambah Iwan, di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengawasan atas 101 Agenda Prioritas Pengawasan (APP), dan kegiatan pengawasan sebagai upaya pengawalan pembangunan di daerah berupa 1 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), yang merupakan realisasi dari rencana Tahun 2023 sebanyak 118 APP dan 2 APPD.
Kontribusi hasil pengawasan BPKP di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2023, telah melakukan Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp 60,43 milyar dan efisiensi pengeluaran negara dan daerah sebesar Rp 137 milyar. Ketentuan perundangan agar senantiasa dipatuhi, memastikan anggaran digunakan sesuai dengan tujuannya, dan setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang sah.
"Kami berharap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja, sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini antara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun instansi Pemerintah Pusat se-Sulawesi Selatan, dan BUMN/BUMD serta stakeholder lainnya dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan," tandas Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP, Iwan Taufiq Purwanto.(*)
