Bogor, Wartapembaruan.co.id - Untuk mencegah kecurangan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pemerintah Kota Bogor menggunakan sistem zonasi yang dilakukan secara online dan menggunakan pendekatan radius atau jarak antara rumah siswa dan sekolah.
Namun demikian, Wali Kota Bogor Bima Arya, banyak menerima laporan adanya percaloan dalam proses PPDB di Kota Bogor, bermodus memasukkan siswa ke sekolah negeri dengan meminta bayaran hingga jutaan rupiah.
"Sudah pasti ada sindikat percaloan," ungkap Bima Arya di Kantor Disdik Kota Bogor, usai sidak ke SMPN 1 dan SMAN 1, Kota Bogor, Disdukcapil, serta Disdik Kota Bogor, Jumat (7/7/2023).
Menurut Bima Arya, adanya dugaan calo yang mengambil keuntungan pada PPDB sekolah negeri yang mengacak-acak sistem zonasi dengan memasukan peserta didik dari luar zonasi. "Tidak hanya itu, calo juga turut andil untuk memalsukan Kartu Keluarga (KK) serta mengupdate KK tidak sesuai domisili," ujar Bima Arya.
Namun demikian, Bima Arya, mengaku belum mengantongi nama-nama calo yang mengacak-acak PPDB jalur zonasi ini. "Tinggal calonya ada dimana, nanti tim dari inspektorat menelusurinya," ucap Bima Arya.
Bima Arya menuturkan, tim dari inspektorat ini, akan bekerja lurus tanpa memandang bulu. "Tim ini diisi oleh Inspektorat, bagian kepemerintahan, Dukcapil, Kadisdik, dan seluruh camat, yang dipastikan bersih. Saya percaya tim ini bekerja sesuai target yang saya berikan," tutur Bima Arya, seraya menambahkan, akan mendiskualifikasi peserta didik yang daftar melalui calo.
Bima Arya menegaskan, peserta didik yang terdaftar namun tidak sesuai titik koordinat harus waspada terkait hal ini. "Semua kan sudah menandatangi pernyataan surat pertanggung jawaban mutlak. Apabila tidak sesuai ya harus mundur. Ini sebetulnya tidak menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini maka semua harus menghitung kembali," tegas Bima Arya.
Bima Arya menambahkan, bagi yang SMA, Pemkot Bogor nantinya akan merekomendasikan nama-nama yang tidak sesuai dan melanggar aturan yang ada.
"Kami akan merekomendasikan itu. Untuk yang di SMA juga, dipastikan akan ada siswa yang kemungkinan didiskualifikasi dan kami akan rekomendasikan ke Provinsi," pungkas Walikota Bima Arya. (Azwar)
