Jakarta, 𝕨𝕒𝕣𝕥𝕒𝕡𝕖𝕞𝕓𝕒𝕣𝕦𝕒𝕟.𝕔𝕠.𝕚𝕕 - Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) didukung Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) di seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi terhadap kinerja kepemimpinan di daerah untuk percepatan transformasi digital.
Adapun penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada 9 sekda terpilih yang berhak menerima penghargaan.
"Sesuai dengan Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bahwa Sekda adalah Koordinator SPBE. Sekretaris daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggerakkan sinergi, koordinasi dan kolaborasi antar OPD sebagai kunci keberhasilan SPBE," kata Dirjen Teguh dalam sambutan pada acara Penyerahan Penghargaan Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Awards 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (27/7/2023).
Adapun 9 sekda terpilih penerima ADLG Award 2023 terdiri tingkat provinsi, kabupaten/kota. Mereka adalah: Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar; Sekda Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja; Sekda Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.
Selanjutnya, Sekda Kabupaten Bangka Tengah Sugianto; Sekda Kabupaten Ciamis Tatang; Sekda Kabupaten Banyuwangi Mujiono; Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana; Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin; dan Sekda Kota Surakarta Ahyani.
"Saya ucapkan selamat dan sukses kepada para Sekda penerima penghargaan. Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah," kata Dirjen Teguh.
Pada kesempatan ini Dirjen Teguh Setyabudi menyitir 5 arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan transformasi digital. Kelima arahan tersebut yaitu: Perluasan akses & peningkatan infrastruktur digital; Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; Percepatan integrasi Pusat Data Nasional; Persiapan kebutuhan SDM talenta digital; dan Regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital.
"Terlepas dari semua tantangan yang ada, telah banyak peluang terbuka untuk semakin mempercepat agenda transformasi digital nasional agar dapat menciptakan ekosistem digital yang kuat dan sejahtera," kata Teguh.
Dalam 'E-Government Survey 2022', singgung Dirjen Teguh, PBB merilis tingkat adopsi sistem e-goverment yang dilakukan berbagai negara. Dari 193 negara dalam survei tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi SPBE peringkat ke-77.
Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital, dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-goverment.
"Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik masih perlu lebih ditingkatkan dan dan didorong menjadi hal yang lebih penting. Implementasi SPBE telah menjadi perhatian seluruh negara," kata Dirjen Teguh. Dukcapil***
