Bandung, Wartapembaruan.co.id -Kemampuan berpikir kritis atau critical thinking menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat.
"Saya pelajari, ketika saya di Kemenpan RB mengumpulkan hasil assesment test untuk para Jabatan Pimpinan Tinggi (JPR-red), ada dua tiga kompetensi yang sulit tercapai di antaranya critical thinking, komunikasi, juga terkait dengan cara meyakinkan. Iitu adalah jenis kompetensi yang sulit dicapai," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja, saat membuka kegiatan Assesment Center Eselon II Jabar, di Hotel Mercure Nexa Supratman, Kota Bandung, Senin (10/7/2023).
Untuk itu, Setiawan, ingin membuktikan apakah cerminan JPT di tingkat nasional yang demikian juga terjadi di lingkup Pemda Provinsi Jabar, dan meminta para Eselon II yang mengikuti assesment untuk mengikuti dengan cara yang lebih rileks dan tidak menjadikannya beban.
"Namanya assesment ini, ya harus rileks, ini sesuatu yang biasa, be normal santai saja, apa adanya, itu yang mencerminkan keseharian kita," ucap Setiawan.
Menyrut Setiawan, critical thinking sendiri merupakan sesuatu yang vital bagi ASN, khususnya di tingkat JPT. "Apakah di Jabar mirip dengan JPT nasional apa Jabar punya kekhasan sendiri," ujar Setiawan.
ASN, lanjut Setiawan, sebagai penyelenggara pemerintahan di era kekinian juga dituntut kreatif guna menciptakan inovasi-inovasi baru guna meningkatkan pelayanan publik itu sendiri. "Di situah critical thinking salah satunya diperlukan," imbuh Setiawan.
Setiawan pun mengungkapkan, hasil assesment center yang dilakukan hari ini juga akan berlaku secara nasional. "Jadi, saat Bapak/Ibu ikut rekrutmen di mana saja, hasil ini bisa digunakan. Tidak perlu mengulang lagi assesment," ungkap Setiawan.
Lebih lanjut, Setuawan, mengingatkan, di Jabar saat ini tengah diberlakukan management talenta dengan konsep 9 boxes, atau sembilan boks. Maka kalau tidak assesment sembilan boks itu tidak bisa diisi. "Itulah gap kompetensi yang harus diisi ASN. Banyak ASN yang punya gap baik di sisi kompetensi, managerial, teknikal," kata Setiawan, seraya menambahkan, yang tidak achieve dari standar kompetensi itu tugas BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
Maka selanjutnya jadi tugas BPSDM untuk memberikan capacity building untuk menghilangkan gap kompetensi tersebut, yang selama ini, capacity building managerial para JPT biasanya melalui program Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan beberapa program lainnya.
Setiawan pun menekankan kembali hal substansial apa yang jadi gap dari setiap ASN ini yang harus perbaiki. "Harus satisfy, crirical thinking, itulah yang harus kita benahi. Inilah yang bisa kita lakukan sekarang dan bisa jadi diangkat lagi di tingkat nasional," pungkas Setiawan Wangsaatmaja. (Humas Jabar/Azwar)
