Rokan Hulu, Wartapembaruan.co.id -- Satu lagi Proyek pekerjaan milik Badan Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III Direktorat Jenderal (Dirjen) Kementerian PUPR yang ada di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terkesan mubazir dan minim pemanfaatan.
Sebab proyek yang diberi nama Pembangunan Jaringan Sekunder dan Tersier di Osaka atau yang lebih awam dikenal dengan Pembangunan Jaringan Irigasi Osaka di kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu tampaknya dibangun asal-asalan saja.
Padahal, proyek pekerjaan yang dilakukan bertahap dimulai dari Tahun 2021 dan dilanjutkan di tahun berikutnya yakni Tahun 2022 ini total sudah menelan anggaran APBN mencapai 30 milyar lebih. Dengan rincian biaya sebesar 22.800.000.000 milyar di TA 2022 dan tak kurang dari 11.120.000.000 milyar untuk TA 2023.
Untuk pelaksana proyek pekerjaan sendiri di Tahun 2021 dikerjakan oleh PT Loeh Raya Perkasa, sedangkan untuk Tahun 2022 dikerjakan oleh CV Pilar Jaya Perkasa sebagai penyedia jasa dengan Konsultan PT Hegar Daya KSO PT Tata Bumi Konsultan dengan masa pengerjaan proyek selama 300 hari kalender.
Yang menjadi masalah nya adalah Proyek milik BWSS III Dirjen Kementerian PUPR dengan volume pekerjaan sepanjang 1,8 Km di Tahun 2022 ini tak berjalan mulus. Aibnya bermunculan mulai dari program sampai teknis lapangan. Diantaranya penggunaan material yang seharusnya dari pecahan batu, rupanya menggunakan sirtu yang kualitasnya tidak bermutu.
Tabiat buruk ini diungkapkan oleh seorang rekanan yang jengkel lantaran sebagian pelunasan utangnya masih tertunggak di BWS III.
Selain itu, katanya, dugaan program tidak tepat sasaran karena jaringan irigasi yang berada di sepanjang lahan kebun kelapa sawit dan Pemerintah Pusat tidak memiliki posisi tawar kepada masyarakat untuk mengalihfungsikan lahan kebun kelapa sawit mereka menjadi areal persawahan.
Belum lagi persoalan teknis yang menyangkut dugaan ketidak sesuaian spesifikasi material yang digunakan antara RAB Kontrak dan kondisi pengerjaan proyek di lapangan.
Menurut Abdul Aziz, salah satu bagian dari pengerjaan pada pengerjaan pemasangan batu turap tembok penahan tebing saluran sekunder dinilai proyek gagal.
"Itu diduga lantaran ulah mafia hingga dugaan korupsi proyek jaringan irigasi yang sudah menelan anggaran Rp22,8 miliar bersumber dari APBN tahun 2021 lalu bnyak dirugikan begitu aromanya muncul kepermukaan. Mereka menyebut ada mafia proyek di tubuh BWSS III maupun rekanan pada pembangunan jaringan sekunder dan tersier di OSAKA Kabupaten Rokan Hulu," ujar Aziz.
Khat saja , lanjutnya, saluran irigasi dibangun di tengah kebun sawit warga . Kami katakan demikian lantaran programnya saja sudah kurang tepat. Intinya, mega proyek ini dinilai bermasalah. Sebisa mungkin ini mesti menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, kami menduga ada yang tidak beres dengan proyek tersebut," jelas Abdul Aziz kepada wartapembaruanco. (18/7/23) malam.
Penyakit baru muncul lagi, ujar Aziz, masalah bangunan tidak sesuai kontrak. Salah satu contoh pada pengerjaan beton saluran sekunder tidak memakai bahan batu split mestinya sesuai dengan spesifikasi teknis, dan masih banyak lagi soal lainnya.
"Kami sampaikan itu benar adanya, kita bisa gelar perkara di lokasi proyek," tegasnya.
Selaku rekanan pada pengerjaan pemasangan batu turap tembok penahan tebing saluran sekunder, saya tegaskan, jika pengerjaan proyek irigasi tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak akibatnya fatal pada mutu proyek pembangunan irigasi tersebut.
"Polda Riau dan KPK segera mengambil sikap," harapnya.
Kami tidak tinggal diam, sebab utang belum dibayarakan kepada kami. Hal ini mestinya menjadi perhatian aparat penegak hukum di wilayah Provinsi Riau termasuk Polda Riau dan KPK.
Kewajiban mereka belum selesai dengan kita, dan kami mendesak pihak penegak hukum untuk memeriksa BWSS dan rekanan. Bila perlu kami siap membongkar seluruh kebusukan mereka para mafia proyek tersebut," tegasnya.
Selaku rekanan katanya lagi, pihak kontraktor tidak bekerja sesuai kontrak. Lihat, bangunan jaringan irigasi banyak yang sudah retak dan di tempel-tempel bak jalan ditambal sulam.
“Itu kebusukan para mafia proyek yang mengeruk keuntungan. Kami siap membongkar kebusukan itu, dan tidak tinggal diam. Asal tahu, pembangunan jaringan irigasi cuma objek semata, yakni objek ajang korupsi yang merugikan rakyat, kami bertanggung jawab mengatakan itu," bebernya.
Apa arti dari bangunan tersebut, lahan persawahan boleh dibilang tidak lagi begitu luas untuk dialiri air lantaran masyarakat bertahun-tahun sebelumnya sudah mengganti lahan persawahan mereka menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.
Lucunya sebut dia, proyek puluhan miliar untuk pembangunan saluran yang membentang panjang membelah perkampungan dan perkebunan masyarakat itu sia-sia semata, tambahnya.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Beni Rizal saat diminta tanggapannya terkait soal proyek irigasi di Rokan Hulu memilih bungkam.
Sampai berita ini ditayangkan tidak ada jawaban konfirmasi dari Beni Rizal, baik melalui sambungan seluler maupun balasan pesan singkat atau WhatsApp pribadinya.(Rahmat)
.png)
