Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengajak para humas pemerintah baik di Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyukseskan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui sosialisasi, diseminasi informasi dan berpartisipasi mengisinya.
“Salah satunya dengan berpartisipasi mengisi survei penilaian integritas SPI yang diselenggarakan KPK itu,” ajak Budi Arie Setiadi, dalam acara Forum Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 di Jakarta, Selasa (25/7/2023).
Menurut Budi Arie, survei yang akan diikuti oleh pemerintah daerah kementerian dan lembaga di seluruh Indonesia itu, dilakukan untuk menilai keberhasilan program reformasi birokrasi dan zona integritas. Penyelenggaraan SPI dinilai penting untuk menciptakan kesadaran akan adanya risiko korupsi di Kementerian atau Lembaga serta daerah.
“Hasil SPI yang dipublikasikan ke masyarakat, juga akan mendesak adanya perbaikan sistem pada organisasi agar tidak ada lagi celah korupsi,” ujar Budi Arie.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, menyatakan, peran Kementerian Kominfo sebagai hubungan masyarakat (humas-red) negara, sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan program-program kerja pemerintah, khususnya SPI agar didukung oleh publik atau masyarakat.
Sebab, kerja-kerja pemerintah yang baik akan berat untuk dilakukan kalau tidak diterima dan dipersepsi secara baik oleh masyarakat.
“Kerja-kerja pemerintah yang baik, tapi kalau tidak diterima atau tidak dipahami secara baik oleh publik, maka kemudian kerjanya akan sepi dari partisipasi. Kalau sepi dari partisipasi, maka berat untuk melakukan proses-proses peningkatan. Itu pentingnya persepsi baik,” kata Nurul Ghufron.
Dirjen IKP Kemkominfo, Usman Kansong, menambahkan, sinergi promosi, desiminasi dan koordinasikan segala informasi terkait SPI antara Kemkominfo dengan KPK telah dilakukan sejak 2022 hingga saat ini.
Kemkominfo dipastikan akan terus bersinergi dengan KPK dan telah menyiapkan sejumlah strategi komunikasi agar diseminasi SPI 2023 itu berlangsung secara masif.
“Dalam hal itu kami akan mengumpulkan dan meminta teman-teman di bawah bakohumas baik di kementerian dan lembaga, di pusat maupun pemerintah daerah untuk ikut juga mensosialisasikan informasi tentang Survei Penilaian Integritas. Bahkan, bila dimungkinkan kita pun sebetulnya bisa ikut serta di dalam survei karena Survei Penilaian Integritas 2023 itu sangat penting dalam konteks pencegahan korupsi,” pungkas Usman Kansong.
Dalam acara Forum Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 tersebut, hadir Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Dirjen IKP) Kemkominfo, Usman Kansong melalui daring, beserta sejumlah pejabat Kementerian dan Lembaga lainnya. (Azwar)
.png)
