Bandung, Wartapembaruan.co.id - Guna membangun komunikasi yang lebih terpadu dengan para Ketua Rukun Warga (RW) di Kota Bandung, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar menggelar Forum Diseminasi dan Diskusi Ketua RW untuk Pengembangan Aplikasi Sapawarga, Senin (17/7/2023), di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung.
Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, menyatakan, di era industri 4.0 ini, setiap orang harus menggunakan teknologi dalam kesehariannya. "Hal ini secara tidak langsung memaksa badan pemerintahan turut memanfaatkan teknologi dan hadir secara digital dalam kehidupan warga," kata Ika Mardiah.
Menurut Ika, di Jabar sendiri, kehadiran digital dari badan pemerintahan tersebut telah tercermin dari adanya berbagai website maupun aplikasi digital layanan publik dari berbagai perangkat daerah, dimana sebagian besar website dan aplikasi digital layanan publik pada dasarnya bertujuan menampilkan berbagai informasi dan layanan yang ditawarkan organisasi terkait.
"Namun demikian, berbagai variasi nomenklatur, standar tata letak, strategi navigasi, serta penggunaan teknologi yang berbeda seringkali justru mengaburkan tujuan utama yang ingin dicapai. Tak jarang membuat masyarakat kebingungan," ujar Ika.
Untuk itu, lanjut Ika, dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi sehingga baik pemerintah maupun masyarakat, dapat memberikan dan mengakses informasi dan layanan publik secara transparan dan mudah.
Ika Mardiah mengatakan Sapawarga Jabar Super Apps (JSA), saat ini telah bertransformasi, dimana pada awal penggunaan aplikasi hanya diperuntukkan bagi ketua RW, kini berubah menjadi platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan, serta menyampaikan aspirasi.
"Sebelumnya digunakan oleh Ketua RW, sekarang sudah bisa digunakan oleh masyarakat secara luas. Saat ini, Sapawarga Jabar Super Apps telah bekerja sama dengan berbagai Perangkat Daerah dalam menghadirkan berbagai fitur guna memudahkan kebutuhan masyarakat seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, layanan PPDB, informasi vaksin, dan aduan publik," kata Ika Mardiah.
Terkait dengan optimalisasi pengembangan dan implementasi fitur kegiatan RW pada aplikasi Sapawarga sebagai Pusat Kanal Informasi dan Transaksional Layanan Publik Jawa Barat ini, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang sinergi antara UPTD dan kelurahan serta ketua RW.
"Diseminasi dilakukan dengan metode pemaparan dari Tim Sapawarga kepada ketua RW. Dilanjutkan dengan Sesi FGD (Focus Group Discussion) guna menggali dan mengeksplorasi kebutuhan Ketua RW di Jawa Barat. Kemudian mengeksplorasi kebutuhan ketua RW di Jawa Barat dalam optimalisasi pengembangan dan implementasi aplikasi Sapawarga khususnya fitur Kegiatan RW," pungkas Ika Mardiah. (Humas Jabar/Azwar)
