Rokan Hulu, Wartapembaruan.co.id -- Penggunaan standard ganda, atau double standard seperti yang kerap diucapkan banyak orang, kini mulai banyak dipakai banyak lembaga. Hal ini digunakan untuk melazimkan suatu proses yang secara aturan tidak dibenarkan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan hulu (Rohul) pun diduga menggunakan standard ganda dalam merespon rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPRD Rohul terkait tinjauan lapangan ke PKS PT SSM. Pemkab Rohul, lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rohul tidak menilai rekomendasi tersebut sebagai sebuah pertimbangan untuk memberikan sanksi penutupan sementara sesuai rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPRD Rohul.
Lewat konfirmasi dengan media Selasa (6/6), Anggota komisi IV DPRD Rohul, Zulfahmi mengatakan seharusnya DLH Rohul menilai hasil rekomendasi sebagai pertimbangan kuat karena sesuai dengan hasil tinjauan lapangan.
"Sudah dua kali dilakukan tinjauan lapangan ke kolam IPAL mereka, dan hasilnya memang tidak memenuhi kelayakan operasional", sebut Zulfahmi.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menanyakan dasar Pemkab Rohul untuk tetap membiarkan PKS PT SSM tetap beroperasi, padahal jelas untuk izin Land Application pun belum ada."Tinjauan lapangan Komisi IV kemarin melihat, kalau terjadi curah hujan yang tinggi kolam IPAL di Pabrik mereka akan bermasalah karena posisi kolam IPAL hampir rata dengan permukaan tanah", tambah Zulfahmi lagi.
Soal jumlah kolam IPAL pun tidak memenuhi standard pengolahan limbah sawit yang seharusnya."Sangat banyak catatan besar untuk PT SSM, DLH harus tegas dalam hal ini", tegas Anggota Komisi IV DPRD Rohul.
"Kalau soal izin sudahlah, mungkin bagian dari proses, tapi PT SSM tidak menerapkan proses pengolahan limbah sawit yang baik, bahkan unsur pencemaran terkait limbah nya sangat kuat", jelas Zulfahmi lagi. Hal ini masuk akal karena jarak sekitar 500 meter dari tempat pengolahan limbah PKS PT SSM ada satu sekolah SMP yang merasakan dampak secara langsung pencemaran limbah sawit pabrik.
Terkait masih beroperasi nya PKS PT SSM, spekulasi pun banyak berkembang." Kepada DLH Rohul, segera lakukan ekspose terkait dasar alasan mereka masih mengizinkan PT SSM tetap beroperasi agar tidak terjadi asumsi liar di masyarakat", jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Sayangnya, baik DLH Rohul enggan memberikan keterangan terkait permasalahan ini kepada media. Pun demikian dengan Humas PKS PT SSM, tidak bersedia menjawab konfirmasi media lewat panggilan telepon dan pesan singkat.(Rahmat)
.jpg)
.png)
