Serang, Wartapembaruan.co.id - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bersama dengan Pemerintah Daerah Banten menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Transisi Layanan Sistem Informasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Aula Disnakertrans Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/6/2023).
Sekretaris Utama (Sestama) BP2MI, Rinardi, menjelaskan di depan peserta sosialisasi yang terdiri dari Disnakertrans Banten, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten, serta para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), bahwa tujuan sosialisasi ini adalah peralihan aplikasi penempatan Pekerja Migran Indonesia, dari SISKOTKLN menuju SISKOP2MI per tanggal 16 Juli 2023.
“Meskipun di lapangan masih ditemui kendala teknis, seperti tahapan awal pendaftaran, dan tahapan pendaftaran Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP), sosialisasi ini tetap menjadi langkah awal dalam proses transisi menuju sistem informasi penempatan Pekerja Migran Indonesia yang baru di wilayah Banten,” jelas Rinardi.
Menurut Rinardi, pelindungan dan pengawasan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah Banten, dapat ditingkatkan dengan cara kerjasama yang lebih baik, antara BP3MI Banten dengan Disnaker Banten, dan P3MI di wilayah Banten.
"Kepada seluruh P3MI yang hadir, ayo kita edukasi calon PMI tentang bagaimana bekerja aman sesuai prosedur, dalam konteks penempatan Private to Private (P to P). Dengan transisi penggunaan menuju SISKOP2MI dan SIAP KERJA, semoga bisa memudahkan proses penempatan," ujar Rinardi.
Kepala Disnakertrans Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mengungkapkan, Provinsi Banten saat ini berada dalam kondisi yang dilematis. Warga Banten memiliki minat yang cukup tinggi bekerja di luar negeri. Namun, kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh calo-calo yang blusukan sampai ke pelosok, memberi iming-iming kemudahan proses berangkat kerja ke luar negeri.
"Kami memiliki target yang tinggi untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal untuk kawasan Timur Tengah dan Asia khususnya Jepang, tetapi kami terkendala dengan penempatan non prosedural ini,” ungkap Septo.
Dalam kesempatan itu, Septo berharap, dengan beralihnya sistem ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural untuk melawan penempatan secara tidak resmi.
“Salah satu solusi yang diberikan untuk menangani kejahatan kemanusiaan adalah melalui skema Private to Private (P to P), dimana Pekerja Migran Indonesia ditempatkan melalui P3MI yang berada dibawah binaan Kemnaker RI dan BP2MI,” pungkas Septo Kalnadi. (Humas/BP3MI Banten/Azwar)
