Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) secara hibrid yang dihadiri kurang lebih 300-an peserta dari berbagai badan publik di Jakarta, dengan tema “Arah Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta Melalui E-Monev dan Teknis Penggunaan Aplikasi E-Monev Tahun 2023” di kantor KI DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta Pusat, (15/06/2023).
Hadir selaku narasumber, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dan Reno Bima Yudha selaku asisten ahli KI pusat.
Donny mengaku sangat senang dan mengapresiasi antusiasme badan-badan publik di Jakarta yang menghadiri FGD terkait e-Monev 2023 yang digelar oleh KI DKI Jakarta. “Antusiasme ini jangan hanya disambut, tapi juga mesti disebarluaskan sebagai sebuah virus positif,” ucap Donny.
Sebab, lanjutnya, tujuan kegiatan Monev tahunan ini sangat baik dan strategis untuk mengoptimalkan kinerja badan publik di Jakarta dalam mengimplemenasikan UU Keterbukaan Informasi Publik di provinsi DKI Jakarta.
Senada dengan Donny, Ketua KI DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat, menambahkan, Monev ini tidak saja penting untuk badan publik, tapi juga bagi publik di Jakarta. “Di era digital ini, keterbukaan informasi publik di badan publik adalah suatu kebutuhan,” kata Harry Ara.
Adapun Wakil ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin menuturkan, KI DKI Jakarta akan lebih mengoptimalkan Monev tahun 2023 ini dengan lebih memaksimalkan penggunaan aplikasi e-Monev bekerjasama dengan KI Pusat, sekaligus meningkatkan keikutsertaan badan publik lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. “Ini momentum yang istimewa untuk terus mendorong badan publik semakin informatif,” tutur Luqman.
Sementara itu, narasumber FGD lain, Reno Bima Yudha juga menyatakan, FGD kali ini tak kalah menarik, menerangkan hal-hal teknis terkait pengisian e-monev melalui website Komisi Informasi Pusat. FGD kali ini juga dihadiri jajaran sekretariat dan tim tenaga ahli. (Azwar)
