Rokan Hulu, Wartapembaruan.co.id - -Bila kita menelisik lebih jauh pola kerja dan kinerja Anggota DPRD Rokan Hulu (Rohul), tentu semua orang ingin berada di dalam nya. Betapa tidak, banyak privilage yang didapat bagi legislator Rohul ini.
Dan hebatnya lagi, kondisi ini sudah berlangsung bahkan tak lama setelah total empat puluh lima Anggota DPRD Rohul ini dilantik sumpah jabatan nya. Tentu jika ini terjadi sampai di akhir masa periode jabatan, lantas laporan kinerja seperti apa yang pantas dibuat untuk Anggota DPRD Rohul ini.
Liputan media, Kamis (15/6) lewat sumber validitas data yang akurat , media menelusuri pola kerja Anggota DPRD Rohul saat ini, ternyata mendapati pola kerja Anggota DPRD Rohul yang benar-benar jauh di bawah ekspektasi masyarakat.
Betapa terkejutnya media saat mendengar keterangan dari sumber A1 tersebut."Ada Anggota DPRD Rohul yang berbulan-bulan tak pernah masuk kantor", sebut narasumber media tersebut.
Tak hanya berbulan-bulan, bahkan selama bertahun-tahun Anggota DPRD Rohul tak pernah menunjukkan batang hidung nya di Kantor DPRD Rohul.
Namun seluruh take home pay Anggota DPRD Rohul tetap disalurkan sebagaimana sesuai aturan.
"Ada beberapa yang jarang sekali ngantor sejak masa pelantikan", sebut sumber media. Namun selama itu pula tak ada sanksi baik berupa administratif sampai sanksi etik yang diberikan yang diberikan Mahkamah Kehormatan DPRD Rohul.
"Salah berapa Anggota DPRD Rohul yang sangat jarang sekali masuk Kantor", sebut sumber media. Namun itu tak berpengaruh terhadap gaji dalam bentuk take home pay yang diterima tiap bulan nya.
"Tak hanya soal ngantor, soal seluruh rapat yang dilakukan pun tak luput dari sorotan sumber media", sebut sumber media. Tentu ini menjadi alarm serius bagi pencalonan diri kembali legislator tersebut. Masyarakat yang sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus bijak memilih terkait rekam jejak Anggota DPRD yang menuai sorotan tajam.
Belum lagi soal SPPD yang dapat dijadikan sumber pemasukan kantong pribadi para Anggota DPRD Rohul ini."Terkait soal ini, secara sistemik dan terstruktur dilakukan pola seperti ini selama bertahun-tahun", ditambahkan sumber media.
Selama ini, susahnya kontrol terhadap kinerja legislator di DPRD Rohul menjadi penyebab timbulnya akar permasalahan. "Lemahnya pengawasan terhadap perilaku negatif Anggota DPRD Rohul seakan dijadikan alasan bagi legislator sebagai suatu kelaziman biasa.
Harus ada sanksi tegas kepada Anggota DPRD Rohul yang diduga secara jelas dan sadar melakukan upaya memperkaya diri lewat SPPD fiktif." ditambahkan sumber media lagi.
Pola kerja seperti ini harus dibuang jauh-jauh karena pasti tak akan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat."Harus ada evaluasi terhadap legislator yang memainkan pola semacam ini agar tak terjadi lagi upaya memperkaya diri tanpa menghasilkan aktualisasi diri yang berguna bagi masyarakat Rohul", tutup sumber media.(Rahmat)
