Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Dalam upaya bersama mengantisipasi ancaman terorisme di Provinsi Jawa Barat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan sinergi dengan semua pihak, terutama aparat keamanan TNI-Polri dan instansi terkait.
"Kita tidak boleh lengah dengan kelompok jaringan terorisme di dalam dan luar negeri. Mari kita saling bahu membahu, bersinergi dan menjalin koordinasi guna meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan terorisme khususnya di Jawa Barat," ujar Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Ibnu Suhaendra, dalam keterangannya terkait kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI - Polri dan Instansi Terkait di Jawa Barat, Rabu (31/5/2023).
Menurut Ibnu, kerawanan dan ancaman tindak pidana terorisme di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung, tidak dapat dianggap sepele, dimana, angka Indeks Risiko Terorisme (IRT) 2022 menunjukkan Kota Bandung masuk ke dalam lima besar kota dengan indeks target tertinggi sasaran wilayah aksi terorisme secara nasional.
"Dapat kita lihat bersama pada 7 Desember 2022 terjadi aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar di Kota Bandung," ujar Ibnu.
Ibnu menuturkan adanya penghimpunan dana untuk terorisme dengan jumlah cukup signifikan, setelah ditemukannya 1.500 kotak amal milik organisasi Syam Organizer, yang masuk dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT). "Syam Organizer itu sendiri dibentuk oleh anggota kelompok Jamaah Islamiyah (JI) tahun 2013 yang bertujuan untuk menggalang dana dari masyarakat dengan kedok bantuan kemanusian," tutur Ibnu.
Dalam kegiatan yang digelar selama dua hari ini, para peserta akan diberikan pembekalan materi penanggulangan terorisme dari berbagai perspektif diantara dari BNPT RI, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Kesbangpol Pemprov Jabar, Densus 88 AT dan Mitra Deradikalisasi BNPT RI.
Peserta kegiatan Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Personel TNI - Polri dan instansi terkait berasal dari Polda Jabar, Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bandung, Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Imigrasi Jabar, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemprov Jabar. (Azwar)
